BARRU - Kabupaten Barru, yang selama ini diagungkan sebagai pemegang predikat tertinggi Swasti Saba Wistara (Level Pengembangan) dalam ajang Kabupaten/Kota Sehat (KKS), kini harus menanggung malu.
Dalam pengumuman Swasti Saba Awards 2025, yang digelar di Auditorium Siwabessy, Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/11/2025), Barru mencatatkan penurunan peringkat yang sangat drastis, langsung anjlok ke level paling dasar: Swasti Saba Padapa (Level Terendah).
Penurunan ini bukan sekadar statistik. Dari level tertinggi yang menandakan Barru memenuhi lebih dari 5 tatanan KKS, kini Barru hanya mampu bertahan di level Padapa yang berarti hanya memenuhi syarat minimal 2 tatanan saja.
"Penurunan ini adalah tamparan keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Barru dan seluruh OPD terkait. Ini mengindikasikan kegagalan sistematis dalam mempertahankan dan mengembangkan program kesehatan lingkungan yang sudah ada, " ujar sumber yang enggan disebut namanya, pada (1/12/2025).
Predikat Wistara yang dipertahankan bertahun-tahun adalah modal besar yang seharusnya dipertahankan. Namun, capaian Padapa tahun ini justru menempatkan Barru sejajar dengan kabupaten lain yang sedang merangkak di dasar, dan bahkan kalah telak dari kabupaten tetangga di Sulawesi Selatan.
Berikut daftar predikat Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Sulsel Berdasarkan Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/1125/2025):
Wistara (Level Tertinggi): Wajo, Luwu.
Wiwerda (Level Menengah): Pangkep, Sinjai, Luwu Timur, Pinrang, Maros, Takalar, Toraja Utara, Makassar, Pare Pare.
Padapa (Level Dasar): Tana Toraja, Sidrap, Soppeng, Barru, Bone, Gowa, Bulukumba, Jeneponto.
Data tersebut menunjukkan Barru gagal menahan laju kemunduran, bahkan tidak mampu mengejar kabupaten yang sebelumnya berada di bawahnya.
Penghargaan KKS adalah cerminan langsung dari komitmen Pemda dalam menciptakan lingkungan sehat dan masyarakat sejahtera.
Penurunan status dari Wistara ke Padapa mengindikasikan sebagian besar tatanan KKS, mulai dari permukiman, fasilitas umum, hingga ketahanan pangan dan gizi, gagal dipertahankan.
"Ini adalah peringatan serius bahwa Barru sedang berjalan mundur dalam aspek fundamental pembangunan: kesehatan dan kesejahteraan kolektif masyarakat, " tegas sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak OPD terkait Pemda Barru.
Masyarakat Barru berhak menuntut jawaban dan evaluasi total dari Kepala Daerah dan OPD terkait. Kegagalan mempertahankan level tertinggi KKS dipertanyakan sebagai kegagalan Pemkab dalam menjaga kualitas hidup warganya.
