INDONESIASATU.CO.ID - Gelombang kegaduhan publik akibat proyek-proyek PT Wijaya Karya (WIKA) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kian meluas. Rentetan pekerjaan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan sungai dan irigasi justru memantik keresahan, kritik terbuka, hingga tekanan politik dari masyarakat sipil. Proyek yang dibiayai anggaran negara ini kini tidak lagi dipersoalkan pada satu titik, melainkan dianggap sebagai akumulasi kegagalan yang merusak kepercayaan publik.
Kegaduhan bermula dari normalisasi Sungai Batang Merao yang dinilai tidak mengubah kondisi sungai secara signifikan. Sedimentasi masih menumpuk, alur tetap dangkal, dan gundukan tanah kembali muncul di Batang Bungkal Kota Sungai Penuh serta hilir Kerinci menuju Danau Kerinci. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena fungsi utama normalisasi untuk menekan risiko banjir dinilai tidak tercapai.
Belum reda persoalan sungai, publik dikejutkan dengan temuan pembesian saluran irigasi Cangking yang terputus pendek. Besi hermes hanya dipasang 50 sentimeter hingga satu meter, jauh dari kaidah konstruksi yang mensyaratkan tulangan utuh dan berkesinambungan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kualitas pekerjaan tidak menjadi prioritas utama.
Kondisi paling memicu kemarahan publik terjadi di Daerah Irigasi Muara Jaya, Kecamatan Kumun Debai. Beton dinding saluran terlihat rapuh dan mudah hancur, bahkan sebelum irigasi difungsikan penuh. Warga menilai ini bukan lagi kesalahan teknis ringan, melainkan kegagalan mutu konstruksi yang mengancam kepentingan petani dan keselamatan lingkungan.
Aktivis Kerinci, Syafri, menilai kegaduhan yang terjadi bukan rekayasa opini, melainkan respons alami masyarakat terhadap proyek yang dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel.
“Kegaduhan ini lahir dari fakta lapangan. Sungai tetap dangkal, irigasi rapuh, papan informasi tidak ada. Ini bukan pembangunan yang menenangkan masyarakat, tapi justru memicu kemarahan. Negara seolah absen dalam mengontrol pelaksanaan proyek, ” tegas Syafri.
Ia juga menekankan bahwa kegaduhan ini harus dibaca sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, jika proyek bermasalah terus dibiarkan, maka kerugian tidak hanya bersifat material, tetapi juga kerusakan kepercayaan publik terhadap negara.
Selain itu, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK juga didesak turun tangan melakukan audit menyeluruh. Audit tidak hanya diminta pada aspek administrasi, tetapi juga pada mutu fisik pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta peran pengawasan yang selama ini dijalankan BWSS VI Jambi, termasuk keterlibatan P3A, TGAI, dan Oplah.
Salah satu tokoh pemuda, Wahyudi, menegaskan bahwa generasi muda tidak akan diam melihat anggaran negara hanya berakhir sebagai proyek formalitas.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kalau hasilnya justru membahayakan dan tidak transparan, maka kami wajib bersuara. Ini uang negara, bukan milik segelintir pihak. DPRD dan aparat pengawas harus hadir, ” ujarnya.
Hingga saat ini, minimnya klarifikasi resmi dari PT WIKA dan BWSS VI Jambi justru memperbesar kegaduhan. Tidak adanya penjelasan terbuka mengenai standar kedalaman normalisasi, mutu beton, pembesian irigasi, hingga mekanisme pengawasan membuat publik merasa dikelabui.
Dalam perspektif kebijakan publik, kegaduhan ini mencerminkan kegagalan tata kelola proyek infrastruktur. Pembangunan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat dari banjir dan krisis air justru berubah menjadi sumber konflik sosial dan ketidakpercayaan.
Masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh kini menyuarakan tuntutan yang sama audit terbuka, transparansi penuh, dan evaluasi menyeluruh terhadap peran pelaksana maupun pengawas. Jika tidak segera ditindaklanjuti, proyek-proyek WIKA di wilayah ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pembangunan ke depan.
Bagi publik, satu hal kini menjadi jelas kegaduhan yang terjadi bukan sekadar soal teknis bangunan, tetapi soal tanggung jawab negara dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat.(son)
