BARRU - Praktik penagihan kredit oleh oknum kolektor Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kabupaten Barru menuai kecaman keras.
Lantaran dinilai intimidatif dan tidak manusiawi, Organisasi Masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Barru berencana membawa persoalan ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rencana pelaporan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung alot di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Barru, Jumat (19/12/2025).
Ketua LAKI DPC Barru, Andi Agus Gengkeng, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah keluhan dari nasabah yang merasa diperlakukan kasar oleh penagih BRI. Salah satu kasus yang paling mencolok menimpa nasabah berinisial SPL.
Dalam forum tersebut, SPL membeberkan pengalaman pahitnya. Meski sudah menjadi nasabah setia selama 15 tahun, ia mengaku tetap ditekan melalui pesan WhatsApp oleh pihak penagih saat dirinya sedang terbaring sakit di rumah sakit.
"Kami melihat ada dugaan tindakan yang melampaui batas dan tidak mencerminkan rasa kemanusiaan. Karena itu, kami tidak akan tinggal diam dan berencana melaporkan hal ini secara resmi ke OJK, " tegas Andi Agus Gengkeng.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Barru, Syamsul Rijal, ini menjadi wadah bagi para pegiat LSM untuk menumpahkan kekecewaan mereka terhadap standar operasional penagihan perbankan di Barru.
Beberapa poin krusial yang mengemuka dalam rapat tersebut antara lain:
- Dugaan Intimidasi: Adanya kata-kata kasar dan tekanan psikologis kepada nasabah.
- Abaikan Kondisi Nasabah: Penagihan tetap dilakukan secara agresif meskipun nasabah sedang dalam perawatan medis (opname).
- Kurangnya Edukasi: Bank dinilai lebih mengedepankan cara-cara represif ketimbang pembinaan di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil.
Menanggapi tekanan tersebut, perwakilan manajemen BRI yang hadir dalam rapat menyatakan komitmennya untuk meninjau kembali permasalahan nasabah berinisial SPL.
Pihak BRI berjanji akan melakukan pembicaraan lanjutan di luar forum untuk mencari solusi terbaik terkait status kepesertaan nasabah tersebut.
Namun, bagi Forum LSM, janji tersebut tidak serta merta menghapus jejak trauma yang dialami nasabah. Mereka menuntut adanya perbaikan sistemik agar insiden serupa tidak terulang di unit-unit BRI lainnya, seperti yang diduga terjadi di Unit Takkalasi.
Ketua Komisi II DPRD Barru, Syamsul Rijal, menutup rapat pada pukul 11.00 Wita dengan sejumlah catatan penting.
Pihak legislatif berharap perbankan bisa bersikap lebih bijak dan mengedepankan pendekatan humanis.
"Perbankan seharusnya hadir sebagai solusi ekonomi, bukan justru memberikan beban psikologis yang berat bagi masyarakat kecil dengan cara-cara yang tidak santun, " pungkasnya.
