IIrban IV Inspektorat Morowali Perkuat Fungsi Pengawasan Dana Desa dan BUMDes di Wilayah Kepulauan

MOROWALI, Indonesiasatu.id - Dalam rangka mendukung Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Morowali, Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, khususnya di wilayah kecamatan. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV (Irban IV), Ir. Muhamad Yusuf Jacub, ST., MM., saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (10/04/2025).

"Saat ini saya menjabat sebagai Irban Wilayah IV yang membawahi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Sombori Kepulauan, dan Kecamatan Menui Kepulauan. Kami juga membina 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut, dan pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun, " jelasnya.

Menurut Yusuf, pengawasan saat ini difokuskan pada penggunaan Dana Desa, khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pihaknya mendorong desa untuk lebih inovatif dalam memanfaatkan potensi lokal, terutama sektor perikanan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kami ingin desa-desa tidak hanya terpaku pada skema pinjaman tunai. Dana BUMDes bisa diarahkan untuk mendukung ekonomi masyarakat nelayan, agar tidak lagi bergantung pada tengkulak yang kerap merugikan mereka, " ujarnya.

Inspektorat juga secara rutin memberikan pembinaan dan masukan kepada OPD maupun pemerintah desa, agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan hingga melewati akhir tahun anggaran.

"Kami menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu. Jangan memaksakan pekerjaan saat waktu sudah mendesak, karena hal tersebut justru berisiko merugikan keuangan negara, " tegas Yusuf.

Selain itu, Yusuf juga menyoroti pentingnya kerja tim dalam penyelenggaraan program di lingkungan OPD maupun desa. Menurutnya, beban pekerjaan tidak semestinya dibebankan hanya pada satu individu, karena hal tersebut dapat melemahkan sistem pengawasan internal.
Sebagai unsur pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah mendukung penuh pelaksanaan Program 100 Hari Kerja Bupati Morowali, Dr. Iksan Baharuddin Abdul Rauf, dan Wakil Bupati Iriane Ilyas.

"Kami sangat mendukung program ini karena bertujuan mendorong kemajuan daerah. Sinergi antar-OPD menjadi kunci agar seluruh program pemerintahan berjalan dengan sukses, " katanya.

Dalam penanganan temuan, Inspektorat menerapkan pendekatan persuasif sepanjang tidak menimbulkan kerugian keuangan negara maupun daerah. "Fokus kami bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik. Indikator keberhasilan kami adalah ketika tidak ada lagi temuan yang berulang setiap tahun, " imbuh Yusuf.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pendekatan pengawasan ke depan tidak hanya akan berfokus pada volume pekerjaan semata, tetapi juga pada kualitas konstruksi dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis. Oleh karena itu, pengawasan internal oleh OPD perlu ditingkatkan guna memastikan mutu dan kualitas pekerjaan di lapangan semakin optimal.

Sebagai wilayah pengawasan yang mencakup daerah kepulauan, Irban IV menaruh perhatian besar pada pembinaan secara rutin dan berkelanjutan. "Pembinaan tidak hanya dilakukan saat triwulan, tetapi terus-menerus. Tujuannya agar pembangunan desa dan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan optimal dan sesuai regulasi, " tutupnya.

Menutup percakapannya, Yusuf menyampaikan harapannya agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cermat dalam menilai perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh para konsultan. Ia menegaskan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar kegagalan konstruksi terjadi akibat lemahnya perencanaan dan pengawasan dari pihak konsultan.