MAKASSAR - Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Teguh Iswara Suardi, ST., M.Sc, membeberkan fakta mengejutkan terkait kondisi sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi nasional.
Saat ini, Indonesia masih mengalami kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga ahli insinyur untuk mengejar target pembangunan.
Dalam Seminar Nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Islam Makassar, Teguh mengungkapkan bahwa secara ideal sebuah negara membutuhkan sekitar 10.000 insinyur per satu juta penduduk.
“Kenyataannya, Indonesia baru mencapai angka sekitar 2.600 insinyur per satu juta penduduk. Kita masih kekurangan ribuan tenaga ahli. Ini adalah peluang emas sekaligus tantangan besar bagi adik-adik mahasiswa teknik, ” ujar politisi muda dari Fraksi Partai NasDem tersebut.
Sebagai legislator yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Teguh menyoroti pentingnya integrasi transportasi publik sebagai urat nadi ekonomi.
Ia membagikan pengalamannya saat bekerja di Belanda, di mana konektivitas antar-moda (kereta api, pelabuhan, dan bandara) sudah sangat mapan.
Bagi Teguh, transportasi yang terintegrasi bukan sekadar soal mobilitas, melainkan instrumen pembentuk karakter bangsa.
“Transportasi publik itu membentuk budaya disiplin dan produktivitas. Jika sistemnya tepat waktu, masyarakatnya pun akan menghargai waktu, ” tambahnya.
Tak hanya bicara soal beton dan baja, arsitek lulusan luar negeri ini menekankan pentingnya pembangunan inklusif.
Ia mendorong agar pembangunan infrastruktur modern tetap memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas dan melestarikan kearifan lokal.
Teguh mencontohkan karya profesionalnya yang mengintegrasikan Aksara Lontara dan filosofi Bugis ke dalam desain bangunan modern berskala internasional.
“Identitas budaya adalah kekuatan kita. Jangan sampai pembangunan modern membuat kita kehilangan akar lokal, ” tegas legislator dari Dapil Sulsel II ini.
Menutup paparannya, sebagai Ketua Forum Insinyur Muda (FIM) PII Sulawesi Selatan, Teguh memberikan pengingat penting bagi para calon insinyur.
Ia mewajibkan mahasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan profesi dan mengantongi Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).
“Sesuai regulasi, praktik keinsinyuran tanpa sertifikasi resmi bukan hanya membatasi ruang gerak profesional, tapi juga berisiko melanggar hukum. Jadilah insinyur yang tidak hanya unggul teknis, tapi juga taat aturan dan punya wawasan kebangsaan, ” pungkasnya.
