Jelang Pilkades Serentak Barru 2026: Rapor Merah Hijau 12 Desa Harus Dibuka ke Publik

BARRU - Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, sorotan tajam tertuju pada kinerja 12 Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Barru yang akan mengakhiri masa jabatannya.

Evaluasi awal tahun ini dinilai bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan ujian akhir transparansi sebelum rakyat menentukan pilihan.

Bendahara Umum Kibar Korwil Makassar, Muhaimil Zulhaid, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh disuguhi kucing dalam karung.

Menurutnya, realisasi APBDes dan dampak nyata dana desa harus dipaparkan secara jujur kepada publik.
Bukan Sekadar Formalitas Laporan
Muhaimil menekankan bahwa evaluasi di akhir periode jabatan ini adalah bentuk tanggung jawab moral.

Sepanjang masa jabatan, dana desa yang dikelola cukup signifikan, namun efektivitasnya di lapangan masih sering dipertanyakan.

"Evaluasi ini harus diposisikan sebagai ruang keterbukaan, bukan formalitas laporan. Publik berhak mengetahui sejauh mana realisasi APBDes dibandingkan perencanaan. Tanpa transparansi, Pilkades berpotensi hanya menjadi kontestasi politik lokal yang minim substansi, " ujar Muhaimil Zulhaid, pada Ahad (18/1/2026).

Ia menambahkan, tanpa adanya data kinerja yang jelas, semangat demokrasi desa yang berkeadilan dan berorientasi pada rakyat sulit terwujud.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih ditemukan beberapa catatan merah dalam tata kelola desa, di antaranya:

  - Program Simbolik: Pembangunan fisik yang kurang berkelanjutan.

  - Partisipasi Rendah: Minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.

  - Pelayanan Publik: Responsivitas birokrasi desa yang dinilai belum profesional.

"Kondisi ini harus diakui secara jujur oleh Pemdes sebagai bahan perbaikan, bukan justru disembunyikan demi kepentingan elektoral menjelang Pilkades, " tegasnya lagi.

Momentum Pilkades Serentak 2026 diharapkan menjadi ajang pembuktian bagi para petahana. Masyarakat diimbau untuk lebih kritis dalam menilai calon pemimpin desa. 

Rekam jejak kinerja, keberpihakan pada kelompok rentan, dan komitmen terhadap tata kelola yang bersih harus menjadi indikator utama, bukan sekadar janji kampanye.

"Desa yang kuat bukan lahir dari pencitraan, melainkan dari kerja nyata dan keberanian untuk dievaluasi, " tutup Muhaimil.

Dengan adanya desakan evaluasi terbuka ini, publik Barru kini menanti langkah nyata dari 12 Pemdes tersebut, apakah mereka akan mengakhiri masa jabatan dengan kepala tegak lewat prestasi, atau justru meninggalkan tumpukan masalah?