Makassar – Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bergerak cepat memfasilitasi sinkronisasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) untuk Tahun Anggaran 2026.
Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan usulan program dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel efektif, akuntabel, dan terintegrasi dengan sasaran nasional, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB TA 2026 ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, Shodiqin, S.H., M.M, dan dihadiri oleh para pengelola program, perencana, dan keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB se-Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Kaper BKKBN Sulsel, Shodiqin, menegaskan peran vital DAK Sub Bidang KB sebagai instrumen investasi negara dalam sumber daya manusia melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“DAK Sub Bidang KB bukan sekadar alokasi dana, tetapi merupakan wujud komitmen negara dalam investasi pada sumber daya manusia. Perencanaan yang matang dan terintegrasi adalah kunci agar dana ini benar-benar berdampak pada percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga di Sulawesi Selatan, ” tegas Shodiqin pada Selasa (4/11/2025).
Ia juga menekankan perlunya sinergi yang kuat antara perencanaan di tingkat daerah dengan sasaran nasional, khususnya dalam mencapai target penurunan stunting dan peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Fasilitasi ini berfokus pada penguatan aspek teknis dan administratif untuk meminimalisir hambatan penyerapan anggaran. Materi utama yang didorong meliputi:
Pemenuhan Readiness Criteria, untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian semua dokumen kriteria kesiapan sebagai syarat mutlak pengusulan.
Penginputan Aplikasi KRISNA, untuk sinkronisasi data perencanaan secara detail melalui Aplikasi KRISNA, sistem integrasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat.
Arah Kebijakan 2026, untuk mengintegrasikan isu-isu prioritas, termasuk penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan peningkatan akses layanan KB di daerah terpencil.
Para peserta menyambut baik inisiatif BKKBN Sulsel ini, yang dinilai krusial untuk membantu OPD KB menyusun usulan DAK yang tepat sasaran dan tepat waktu.
“Dengan alokasi anggaran yang direncanakan secara optimal untuk sarana prasarana pelayanan KB, operasional tim di lapangan, serta kegiatan edukasi, Sulawesi Selatan optimistis dapat mencapai target Program Bangga Kencana dan berkontribusi signifikan dalam upaya nasional menuju Generasi Emas Bebas Stunting 2045, ” tutup Shodiqin.@Red.
