Pasaman, - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta mendorong optimalisasi transaksi digital. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi kinerja.
Kunjungan KPPN Lubuk Sikaping dipimpin Kepala KPPN Syahrawi Munthe, didampingi Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Fitri Arif Yulianto serta PTPN Terampil M. Genta Gamary, dan disambut Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Hendi Arifin beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, KPPN memberikan pendampingan terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran, pemahaman regulasi pengelolaan keuangan negara, serta optimalisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). KPPN juga memperkenalkan Laporan Kinerja Keuangan Satker (LKS) sebagai instrumen monitoring kinerja keuangan satuan kerja.
“Pendampingan ini bertujuan mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat, efisien, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan capaian IKPA, ” ujar Syahrawi Munthe.
Menanggapi hal tersebut, Kajari Pasaman menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, termasuk peningkatan nilai LKS pada tahun 2026.
“Kami siap melakukan perbaikan berkelanjutan agar pengelolaan anggaran Kejari Pasaman semakin optimal dan terukur, ” kata Hendi Arifin.
Selain itu, KPPN mendorong percepatan transaksi non-tunai melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), serta penggunaan Digipay sebagai marketplace pemerintah guna mendukung belanja negara secara cashless.
“Transformasi digital menjadi kebutuhan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang modern dan transparan, ” tambah Kajari Pasaman.
Melalui sinergi ini, KPPN Lubuk Sikaping dan Kejaksaan Negeri Pasaman berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara serta mendukung pengembangan ekosistem transaksi digital di sektor publik.
