TANGERANG — Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang digelar di hotel mewah di Kota Bandung dan dimeriahkan dengan hiburan band artis, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak salah satunya dari DPW LSM TAMPERAK Provinsi Banten.
Alih-alih mencerminkan semangat efisiensi dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat, agenda evaluasi akhir tahun tersebut justru dinilai lebih menyerupai pesta anggaran yang menghamburkan uang rakyat.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (DPW LSM TAMPERAK) Provinsi Banten, Ahmad Sudita, dengan tegas mengecam kegiatan tersebut.
“Ini bukan sekadar rapat evaluasi, tapi pertontonkan kemewahan di atas penderitaan rakyat. Saat masyarakat masih berjibaku dengan persoalan ekonomi, infrastruktur rusak, dan pelayanan publik yang belum maksimal, justru anggaran daerah dihamburkan untuk hotel mewah dan hiburan artis, ” tegas Ahmad Sudita, Jumat ( 19/12/25).
Menurutnya, kegiatan tersebut bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam pengelolaan keuangan negara dan semangat pemberantasan korupsi.
“Kalau hanya untuk evaluasi, mengapa harus ke luar daerah? Mengapa harus di hotel berbintang dan menghadirkan hiburan band? Ini patut diduga sebagai pemborosan anggaran yang berpotensi melanggar asas kepatutan dan kemanfaatan, ” ujarnya.
Ahmad Sudita juga menilai kegiatan tersebut tidak sensitif secara sosial, terlebih di tengah masih banyaknya persoalan di Kabupaten Tangerang, mulai dari banjir, kemiskinan, pengangguran, hingga pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat.
“Pemda seharusnya memberi contoh moral kepada rakyat. Bukan malah mempertontonkan gaya hidup elitis dengan dalih rapat. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat, ” tambahnya.
DPW LSM TAMPERAK Provinsi Banten mendesak Inspektorat Daerah, BPK, serta aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber anggaran, besaran biaya, serta urgensi kegiatan tersebut, guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan keuangan daerah.
“Kami akan terus mengawal dan tidak menutup kemungkinan melaporkan kegiatan ini ke lembaga berwenang bila ditemukan indikasi pelanggaran. Uang rakyat bukan untuk pesta, tapi untuk kesejahteraan rakyat, ” pungkas Ahmad Sudita.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait alasan pemilihan lokasi, besaran anggaran, serta urgensi menghadirkan hiburan artis dalam kegiatan evaluasi tersebut.(Spyn).
