KERINCI, JAMBI — Sorotan terhadap proyek-proyek swakelola dan Penunjukan Langsung (PL) di lingkungan Dinas Pendidikan Kerinci kian menguat. Sejumlah pekerjaan di lapangan kembali menuai kritik karena diduga tidak transparan dan dinilai menyimpang dari ketentuan teknis. Publik mulai menyebut kemunculan proyek-proyek tersebut sebagai “proyek siluman” karena tidak adanya papan informasi resmi di lokasi pekerjaan. Selain itu juga ditemukan tumpukan batu kapur dan batu gunung di lokasi proyek.
Berdasarkan penelusuran awak media, salah satu proyek yang kini disorot adalah rehabilitasi ruang kelas SDN 08/III Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, yang bersumber dari APBDP 2025. Paket ini tercatat sebagai Pengadaan Langsung, dengan nilai pagu Rp 196.040.000, dan tercantum dalam RUP dengan Kode 61154759. Penyedia jasa yang tercatat adalah CV Sultan Cipta Jaya, beralamat di Jalan Usman Khalid No. 69, Dusun Baru Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.
Di lapangan, pekerjaan tersebut disebut-sebut berlangsung tanpa pemasangan papan informasi proyek. Kondisi ini kembali memperkuat kecurigaan bahwa sejumlah proyek PL Dinas Pendidikan Kerinci sengaja tidak menampilkan data anggaran dan paket pekerjaan kepada publik. Padahal, pemasangan papan informasi merupakan kewajiban sesuai regulasi transparansi pengadaan barang dan jasa serta amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.
Ketiadaan papan proyek sering dianggap sebagai indikator lemahnya pengawasan dan berpotensi membuka ruang penyimpangan. Sejumlah pihak menilai bahwa pola serupa juga terlihat pada beberapa proyek lain yang sedang berjalan di bawah Dinas Pendidikan Kerinci.
Selain masalah transparansi, pengerjaan fisik di lapangan pun ikut menjadi sorotan. Material yang digunakan pada pekerjaan rehabilitasi dan proyek paving block di beberapa sekolah sebelumnya dinilai tidak memenuhi standar konstruksi. Dugaan penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi teknis memunculkan kekhawatiran bahwa kualitas bangunan dan fasilitas pendidikan dapat terancam.
Sejumlah aktivis mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan PL di lingkungan Dinas Pendidikan Kerinci. Mereka menilai perlunya pengawasan ketat terhadap setiap CV atau penyedia jasa yang terlibat, mengingat berulangnya temuan terkait kualitas pekerjaan, ketidaksesuaian material, hingga potensi kerugian anggaran.
Dalam berbagai diskusi publik, nama Asril, selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kembali mendapat tekanan. Banyak pihak mempertanyakan perannya sebagai penanggung jawab teknis dan administrasi pengadaan. Bahkan sejumlah tokoh menilai bahwa Asril seharusnya mundur dari jabatan PPK apabila tidak mampu memastikan transparansi, mutu pekerjaan, serta kepatuhan penyedia terhadap spesifikasi teknis.
Mirisnya, Asril justru memilih mengelak ketika dimintai klarifikasi. Awak media telah berupaya menghubungi lewat pesan singkat dan nomor selulernya, namun tidak ada respons sama sekali. Sikap bungkam ini kembali menambah kuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dibuka ke permukaan, terlebih Asril saat ini memegang posisi strategis sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan sekaligus PPK yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan transparansi setiap paket pekerjaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak ketiga selaku pelaksana juga belum memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan proyek, spesifikasi material yang digunakan, maupun alasan tidak dipasangnya papan informasi di lokasi pekerjaan. Tidak adanya klarifikasi dari kedua pihak ini semakin memperlebar ruang spekulasi publik atas dugaan ketidakwajaran dalam mekanisme pengelolaan proyek PL di lingkungan Dinas Pendidikan Kerinci.(son)
