SIMALUNGUN-Sebanyak 37 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dilantik sebagai pejabat administrasi dan pengawas, di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Jumat (6/2/2026).
Pelantikan 37 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/59.a/2026, yang secara khusus mengatur tentang pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun.
Sebagai saksi dalam pelantikan Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Debora DPI Hutasoit; Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jon Rismatuah Damanik; serta rohaniwan dari agama Islam, Kristen Protestan, dan Katolik.
Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih dalam pidatonya yang dibacakan Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, menyampaikan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diemban dengan penuh kesadaran kepada pimpinan serta Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk itu, 37 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru dilantik dituntut untuk menata manajemen dan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan program pembangunan berbasis good governance yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Saya minta saudara untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan serta kompetensi di bidang masing-masing, tingkatkan kreativitas dalam menjawab tantangan zaman, "tegas Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simamora dalam menyampaikan pesan dari Bupati.
Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simamora juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk meningkatkan kompetensi guna menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab.
"Saya mengajak kepada seluruh jajaran termasuk yang dilantik hari ini, mari bersama-sama saling bahu-membahu menghadapi tantangan ke depan untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Simalungun 'Semangat Baru Menuju Simalungun Maju', " ujar Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa keberhasilan yang telah dicapai hingga saat ini adalah hasil kerja keras dan kerja sama aparatur pemerintah yang didukung oleh stakeholder dan seluruh masyarakat.
"Ke depan pekerjaan tidak ringan, penyelengaraan pemerintah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi harus dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pencapaian program pembangunan dan akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan publik, "pungkas Sekda.(*)
