Mataram, NTB – Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Akar Bangsa menggelar aksi mimbar bebas di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Kamis (12/03/2026) sore.
Aksi yang diikuti sekitar 10 orang tersebut menyuarakan sejumlah kritik terkait kebijakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai dari sektor ekonomi, infrastruktur hingga isu keadilan sosial.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Herman bersama orator Idar Chairul Dias menyoroti rendahnya realisasi belanja modal daerah tahun 2026 yang disebut hanya mencapai sekitar 3, 4 persen. Massa juga menilai alokasi anggaran pemeliharaan jalan masih minim serta meminta adanya pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa guna mewujudkan slogan “NTB Makmur Mendunia”.
Aksi tersebut mendapat pengamanan dari aparat kepolisian guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Kapolresta Mataram melalui Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., yang memimpin langsung pengamanan di lapangan menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami menerjunkan personel untuk melakukan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup. Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan peserta aksi serta menjaga arus lalu lintas di depan Kantor Gubernur tetap lancar, ” ujar AKP Mulyadi.
Ia menambahkan bahwa sebelum kegiatan dimulai, pihak kepolisian juga telah melakukan koordinasi dan pendekatan kepada massa aksi agar penyampaian aspirasi dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Alhamdulillah rekan-rekan dari Akar Bangsa kooperatif. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari orasi hingga penyampaian tuntutan terkait peningkatan kualitas SDM dan keberlanjutan lingkungan berjalan kondusif, ” tambahnya.
Aksi mimbar bebas tersebut berakhir sekitar pukul 17.35 WITA. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib tanpa insiden berarti.
Situasi di sekitar Kantor Gubernur NTB pun kembali normal setelah massa meninggalkan lokasi. Pihak kepolisian mengapresiasi sikap masyarakat yang tetap menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi tanpa mengganggu ketertiban umum. (Adb)
