MOROWALI, Sulawesi Tengah— Sejumlah organisasi mahasiswa asal Kecamatan Bahodopi menyoroti kebijakan verifikasi Beasiswa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali yang disebut tidak mengakomodasi mahasiswa penerima Beasiswa PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Aliansi Mahasiswa Kecamatan Bahodopi Bersatu (AMKBB) menyebut, berdasarkan data yang beredar, sekitar 46 mahasiswa asal Bahodopi mengalami kendala pada tahap verifikasi administrasi karena tercatat sebagai penerima Beasiswa PT IMIP.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait dasar kebijakan yang digunakan dalam proses seleksi, khususnya mengenai status penerima bantuan pendidikan dari program perusahaan swasta.
Mahasiswa menilai Beasiswa Pemda dan Beasiswa PT IMIP merupakan dua program berbeda, baik dari sisi sumber anggaran, mekanisme, maupun bentuk tanggung jawab penyelenggaraannya.
“Beasiswa Pemda bersumber dari APBD, sementara Beasiswa IMIP berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Karena itu, kebijakan yang secara otomatis menggugurkan penerima beasiswa swasta perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, ” ujar perwakilan AMKBB dalam pernyataan tertulisnya.
Menurut mereka, yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah apakah terdapat pendanaan ganda pada komponen bantuan yang sama, bukan sekadar karena mahasiswa menerima bantuan pendidikan dari pihak lain.
Aliansi mahasiswa juga menilai sosialisasi terkait ketentuan penerima beasiswa masih kurang maksimal. Banyak mahasiswa mengaku baru mengetahui adanya pembatasan tersebut setelah memasuki tahap verifikasi administrasi.
“Jangan sampai mahasiswa kehilangan hak memperoleh bantuan pendidikan hanya karena menerima dukungan dari program yang sumber dan mekanismenya berbeda, ” tegas mereka.
Selain AMKBB, sejumlah organisasi mahasiswa lainnya turut menyampaikan sikap serupa, di antaranya Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bahodopi Kota Palu (FK-PPMKB), Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Bahodopi Yogyakarta (IP2MBY), FP2MB Makassar, serta Himpunan Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kecamatan Bahodopi Sulawesi Tenggara (HIMP2KAB Sultra).
Mereka meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan dinas terkait memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum kebijakan tersebut serta membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut mereka, di tengah meningkatnya biaya pendidikan dan kebutuhan hidup mahasiswa, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seharusnya dipandang sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
“Keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menempatkan setiap persoalan secara proporsional berdasarkan fakta dan substansi kebijakan, ” bunyi pernyataan bersama organisasi mahasiswa tersebut.
Mereka juga mendesak agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme verifikasi beasiswa agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pemerataan akses pendidikan bagi mahasiswa Morowali.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia justru mengurangi akses pendidikan bagi mahasiswa yang berhak, ” tutup pernyataan tersebut.
