BARRU - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru mulai bergerak cepat mencari solusi alternatif pembangunan.
Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Dalam rapat kerja yang digelar Komisi II DPRD Barru pada Senin (9/3/2026), sejumlah perusahaan besar seperti PLN, Bank Sulselbar, Telkomsel, PT Benur Kita, hingga PT Sinar Barru Prima dikumpulkan untuk memperjelas komitmen mereka terhadap pembangunan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Barru, Syamsul Rijal, S.Pd, menegaskan bahwa kontribusi dunia usaha saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
"Forum ini kita laksanakan untuk memperjelas komitmen perusahaan. Dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, CSR perusahaan harus menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat Barru, " tegas Syamsul.
Nada bicara lebih tegas datang dari Wakil Ketua Komisi II, Herman Jaya. Ia menyoroti lambatnya pembentukan Forum CSR Kabupaten Barru yang padahal berfungsi sebagai wadah koordinasi agar bantuan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri (sporadis).
Herman menilai, meski Barru sudah memiliki Perda CSR sejak 2016, implementasinya perlu diperbarui sesuai aturan terbaru (Permensos No. 9 Tahun 2020). Ia bahkan meminta Bupati Barru untuk turun tangan langsung.
"Pembentukan Forum CSR ini jangan sampai berlarut-larut. Kalau perlu, Bupati harus turun tangan langsung untuk mempercepat prosesnya, " ujar Herman Jaya.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan antara pemda dan seluruh perusahaan agar forum ini segera terbentuk.
Sejumlah pimpinan perusahaan yang hadir menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah.
Meski begitu, besaran nilai CSR masih akan dibahas secara internal mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan.
DPRD Barru berjanji akan terus mengawal sinergi ini agar dana CSR nantinya benar-benar menyasar program prioritas yang menyentuh masyarakat, bukan sekadar bantuan seremonial.
