JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi perbincangan hangat karena posisinya yang tidak masuk dalam daftar kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Meskipun digadang-gadang membawa angin segar bagi perekonomian, seorang ekonom justru memberikan pandangan yang berbeda.
Awalil Rizky, Ekonom dari Bright Institute, mengakui adanya dampak positif dari program MBG. Namun, ia menilai bahwa besaran manfaat yang diklaim pemerintah seringkali dilebih-lebihkan. Menurutnya, pemerintah cenderung menyederhanakan perhitungan dampak ekonomi, terutama terkait penyerapan tenaga kerja dan efek pengganda (multiplier effect). Perhitungan yang digunakan lebih bersifat kasar, belum benar-benar memperhitungkan nilai bersihnya.
"Misal penciptaan lapangan kerja dengan menjumlahkan seluruh SDM yang terlibat. Apakah semua yang terlibat itu selama ini pengangguran? Jika sudah bekerja berarti hanya perpindahan saja, " ujar Awalil, Selasa (24/3/2026). Ia menambahkan bahwa dalam analisis ekonomi yang mendalam, kita perlu melihat apakah program ini benar-benar menciptakan lapangan kerja baru atau hanya memindahkan tenaga kerja yang sudah ada.
Lebih lanjut, Awalil turut menyoroti bagaimana program MBG memengaruhi konsumsi dan produksi. Ia mempertanyakan asumsi bahwa program ini sepenuhnya menambah konsumsi masyarakat. Baginya, para penerima manfaat MBG kemungkinan besar tetap melakukan konsumsi seperti biasa bahkan sebelum program ini berjalan.
"Meningkatnya kebutuhan bahan mungkin terjadi, namun tidak berarti seluruhnya bersifat tambahan, karena sebelum ada MBG pun ada penyerapan atas bahan tersebut. Kajian mesti menghitung nilai bersih tambahan, " tegasnya. Ia berpendapat bahwa yang seharusnya dihitung adalah peningkatan konsumsi yang benar-benar baru, bukan sekadar mengulang apa yang sudah ada.
Dampak efek pengganda terhadap ekonomi lokal pun tak luput dari analisis Awalil. Ia menilai, klaim yang beredar belum tentu sebesar kenyataannya. Hal ini karena sebagian besar pasokan bahan untuk program MBG ternyata berasal dari produksi nasional, bukan dari sumber daya lokal.
Dalam ranah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Awalil melihat dampaknya belum begitu terasa signifikan. Ia merujuk pada data kredit UMKM yang justru menunjukkan tren penurunan, meskipun ada kenaikan pada kredit investasi. Peningkatan kredit investasi ini belum mampu menutupi lesunya kredit modal kerja.
"Artinya, belum bisa dipastikan dampak positif yang signifikan terhadap geliat UMKM, " imbuhnya. Ia merasa perlu ada bukti yang lebih kuat untuk menyatakan bahwa UMKM benar-benar merasakan manfaat besar dari program ini.
Dari sisi penerimaan negara, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Awalil juga menilai belum ada bukti yang meyakinkan bahwa MBG memberikan peningkatan signifikan. Ia menekankan pentingnya perhitungan neto, membandingkan penerimaan sebelum dan sesudah program berjalan.
Awalil mengingatkan bahwa dalam setiap kebijakan ekonomi, manfaat saja tidak cukup. Biaya yang dikeluarkan juga harus menjadi pertimbangan utama. Mengingat anggaran MBG sebagian besar berasal dari realokasi belanja lain, perhitungan biaya peluang menjadi sangat krusial.
Ia juga berpendapat bahwa program MBG perlu memiliki tujuan utama yang jelas agar bisa berjalan efektif dan efisien. "Jika dinyatakan bertujuan banyak, maka efektifitas dan efisiensi akan sulit dicapai. Sederhananya, MBG ini untuk stunting, pemerataan, atau menggerakan ekonomi?" tanyanya, menyiratkan perlunya fokus yang lebih tajam.
Secara umum, Awalil melihat bahwa meskipun MBG memiliki kebaikan, biaya yang ditanggung tergolong besar dan berpotensi memberatkan kondisi fiskal pemerintah. Ia pun menyarankan agar program ini dikaji ulang secara mendalam.
"Mestinya, program MBG ditinjau ulang. Baiknya dimoratorium dahulu tiga bulan sampai dengan enam bulan, dikaji serius. Baru kemudian dijalankan lagi dengan konsep baru, antara lain lebih segmented, " pungkasnya, menawarkan solusi konkret untuk perbaikan program di masa depan. (PERS)
