Antara Investasi, Pembangunan dan Ancaman Jalanan

OPINI -   Ambisi Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menarik investasi asing untuk menghadapi tantangan serius. Premanisme yang mengganggu sejumlah proyek besar di berbagai kawasan strategis semakin menambah beban tersebut. Dari Batang, Subang, Karawang, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah kawasan industri kini terjerat oleh praktik premanisme yang merusak iklim investasi dan menghambat tujuan pembangunan nasional. (Sumber: Tempo.co)

Beberapa usaha pelaku, termasuk investor asing, mengungkapkan keluhan tentang maraknya permintaan “jatah keamanan”, “uang koordinasi”, dan “pengawalan lapangan” dari kelompok ormas yang merasa memiliki hak atas proyek tersebut. Seorang investor asing yang terlibat dalam proyek besar di Batang mengungkapkan kekecewaannya: “Kami ingin bekerja dan berkontribusi, bukan berdiskusi dengan kelompok yang justru menyandera niat baik kami.” Fenomena ini tidak hanya merusak citra Indonesia sebagai tujuan investasi, tetapi juga mengganggu kelancaran proyek-proyek penting bagi perekonomian. (Sumber: CNBC Indonesia)

Perseteruan Hercules dan Dampaknya pada Persepsi Masyarakat

Kasus perseteruan antara tokoh preman seperti Hercules dengan sejumlah pejabat dan mantan pejabat semakin menerima persepsi publik mengenai hubungan antara kekuasaan dan premanisme. Nama Hercules, yang dikenal sebagai tokoh ormas yang berpengaruh dalam pengawalan proyek, semakin mencuat setelah terlibat dalam perseteruan dengan pejabat tinggi. Konflik ini memberikan kesan bahwa hubungan antara ormas dan pejabat sering kali disusupi oleh kepentingan yang merugikan perekonomian. (Sumber: Kompas.com)

Ketidakjelasan posisi pemerintah dalam menghadapi fenomena ini semakin mengganggu rasa aman investor. Ketegangan yang muncul di antara tokoh-tokoh seperti Hercules dan beberapa pejabat publik membuka mata banyak orang tentang betapa rapuhnya batas antara kekuasaan dan premanisme. Ketidakpastian ini berisiko mengurangi minat investor untuk berinvestasi di daerah yang terkontaminasi oleh pengaruh kekuatan luar. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus lebih tegas dalam menanggulangi permasalahan ini agar iklim investasi tetap kondusif. (Sumber: Detik.com)

Premanisme: Ancaman bagi Pembangunan dan Pariwisata

Fenomena premanisme juga mengancam sektor lain yang penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu pariwisata. Di beberapa daerah, sektor pariwisata, yang merupakan andalan ekonomi lokal, terganggu oleh praktik-praktik yang mengancam rasa aman wisatawan. Bali dan Yogyakarta, misalnya sebagai destinasi utama pariwisata, mulai merasakan dampak dari ketidakamanan yang ditimbulkan oleh kelompok ormas. Ketua Asosiasi Hotel Indonesia (AHI), Hariyadi B. Sukamdani, mengingatkan bahwa tanpa keamanan, sektor pariwisata akan mengalami kesulitan berkembang. (Sumber: Liputan6.com)

Kepastian Hukum: Kunci untuk Menjaga Keamanan Investasi

Sektor investasi Indonesia juga menghadapi ancaman serius. Dengan target investasi sebesar Rp1.650 triliun pada tahun 2025, gangguan dari premanisme dapat menghambat pencapaian tersebut. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa lebih dari 20% proyek besar di beberapa daerah mengalami tertunda akibat gangguan kelompok preman. Keadaan ini menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang tegas, Indonesia kesulitan menarik investasi yang diperlukan untuk pembangunan.

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa premanisme adalah “musuh pertumbuhan ekonomi”. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan pentingnya kepastian hukum bagi dunia usaha. “Yang kita perlukan adalah kepastian hukum, bukan persyaratan tambahan lokal yang adil merugikan investor, ” kata Bahlil. (Sumber: Kementerian Investasi/BKPM)

Solusi: Penegakan Hukum dan Reformasi Sosial

Upaya mengatasi premanisme memerlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemerintah perlu melakukan reformasi dalam hubungan antara pemerintah dan ormas untuk memastikan bahwa ormas yang memiliki tujuan sosial yang baik diberikan ruang berkembang. Sebaliknya, organisasi yang terlibat dalam pemalakan dan intimidasi harus diberi sanksi tegas. Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif.

Aparat kepolisian dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam menangani pihak-pihak yang merugikan perekonomian. Keberanian negara untuk bertindak tegas terhadap premanisme adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial. Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia akan terus menghadapi tantangan serius dalam upayanya mencapai cita-cita ekonomi yang lebih baik. (Sumber: Trubus Rahardiansyah, Pengamat Kebijakan Publik)

Kesimpulan: Negara Harus Hadir dengan Tindakan Nyata

Premanisme yang berkembang di beberapa daerah dan perseteruan antara tokoh preman dengan pejabat tinggi merupakan "tontonan yang tidak elok" untuk sebuah tujuan Indonesia yang lebih maju kedepannya. Negara harus hadir dengan tegas untuk memastikan bahwa strategi proyek-proyek berjalan lancar dan tidak terhalang oleh kelompok yang melakukan perusakan. Penegakan hukum yang konsisten, reformasi dalam hubungan dengan ormas, dan kebijakan investasi yang transparan harus segera diambil untuk mengatasi masalah ini.

Tanpa langkah konkret untuk mengatasi gangguan premanisme, Indonesia hanya akan terus bergulat dengan terhambatnya pembangunan, sementara ancaman premanisme terus mengintai di balik proyek-proyek besar yang diharapkan dapat mendorong perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Pemerintah harus kembali hadir, bukan hanya dengan pasal dan ancaman hukum, namun dengan komitmen politik yang jelas untuk mendukung pembangunan yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang aman dan stabil.

Oleh: Indra Gusnady, SE, MM (Pengamat Kebijakan Publik & Perencanaan Kota / Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok)