KEDIRI – Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Kabupaten Kediri pada Senin (13/7/2026) menjadi sorotan langsung Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito. Beliau tak sungkan turun lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 2 Ngasem, disambut riuh rendah generasi penerus bangsa yang baru saja melepas seragam putih-merah.
Di tengah keceriaan siswa baru yang masih dalam transisi menuju seragam putih-biru, Mas Dhito justru menemukan fakta mengejutkan terkait keselamatan. Interaksi santai di dalam kelas mengungkap ironi pahit: banyak siswa SMP yang ternyata sudah mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah, bahkan tanpa mengenakan helm.
"Tadi dari empat kelas yang saya lihat, masih banyak anak bawah umur yang sudah membawa motor sendiri ke sekolah. Mirisnya lagi, rata-rata dari mereka tidak memakai helm, " ungkap Mas Dhito dengan nada prihatin kepada awak media.
Bagi orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini, fenomena tersebut bukan sekadar masalah sepele. Ia menekankan bahwa keselamatan anak di jalan raya adalah tangggung jawab kolektif, membutuhkan komitmen dan ketegasan dari seluruh elemen, terutama orang tua di rumah.
"Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan anak-anak kita. Harus ada sinergi kuat antara sekolah, pemerintah daerah, dan orang tua agar keselamatan anak menjadi prioritas utama, " tambahnya.
Tak hanya isu keselamatan berlalu lintas, Mas Dhito juga menyoroti aspek keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Beliau memastikan beban biaya seragam tidak memberatkan orang tua siswa. Dari obrolan singkat, diketahui rata-rata siswa membutuhkan empat jenis seragam.
Mas Dhito dengan tegas menyatakan komitmennya: tidak boleh ada anak di Kediri yang terhalang pendidikannya hanya karena kesulitan membeli seragam.
"Tadi saya tanya langsung ke anak-anak. Kalau ada orang tua yang merasa keberatan dengan biaya seragam, silakan ajukan keberatan. Kita (Pemkab) akan berikan seragam secara gratis, " tegas Mas Dhito.
Beliau juga memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah di bawah kewenangan daerah, mulai dari PAUD hingga SMP, untuk tidak melakukan pungutan liar berkedok seragam atau biaya masuk sekolah.
"Saya tidak mau mendengar ada siswa yang keberatan karena harus beli baju sekolah. Jika ada pungutan-pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah, tolong segera laporkan ke kami, " ujarnya dengan nada lugas.
Di hadapan para siswa baru, Mas Dhito tak lupa menyelipkan pesan penting mengenai bijak bermedia sosial, menghormati orang tua, dan yang terpenting: menghentikan segala bentuk perundungan (bullying).
"Stop bullying. Saya jelaskan ke anak-anak bahwa bullying itu tidak cuma fisik. Kekerasan verbal, ejekan, itu juga bagian dari bullying. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan nyaman sejak hari pertama, " pesannya.
Komitmen Pemkab Kediri terhadap sektor pendidikan sebagai senjata pemotong mata rantai kemiskinan dibuktikan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 30 miliar setiap tahunnya untuk program beasiswa.
Mas Dhito mencontohkan kisah sukses lulusan SMA Dharma Wanita Kabupaten Kediri yang mampu menembus kampus ternama seperti Universitas Brawijaya (UB), ITS, hingga UNESA, meskipun berasal dari keluarga kurang mampu.
"Anak guru tani, anak penjual kelapa muda (bakul degan), hingga anak kuli bangunan dari Kediri, terbukti kemarin bisa tembus dan kuliah di kampus ternama seperti Universitas Brawijaya (UB), ITS, hingga UNESA. Pendidikan adalah cara tercepat mengubah nasib keluarga, " pungkasnya optimis.
Menanggapi instruksi Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, memastikan MPLS akan diawasi ketat. Ia menjamin seluruh sekolah wajib menyelenggarakan MPLS yang edukatif, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk pungutan.
"MPLS harus ramah. Artinya, mutlak tidak ada perploncoan, tidak ada bullying, itu dilarang keras. Kemudian, kami pastikan juga tidak boleh ada iuran atau pungutan dalam bentuk apa pun terkait pelaksanaan MPLS ini, " tutup Muhsin.(adv/PKP)
