CHINA - Dalam respons tegas atas memanasnya situasi di Timur Tengah, China melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi pada Selasa (10/03/2026), melancarkan kecaman keras terhadap serangan yang menargetkan warga sipil dan fasilitas nonmiliter. Pernyataan ini disampaikan di tengah kekhawatiran global akan eskalasi konflik yang semakin mengkhawatirkan.
“China tidak mendukung perluasan cakupan serangan dan mengecam tindakan yang menyasar warga sipil serta target nonmiliter di Timur Tengah. Kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah negara-negara Arab harus dihormati, ” tegas Wang Yi, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri China. Pernyataan ini muncul dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Diplomat tertinggi China ini menggarisbawahi bahwa eskalasi konflik yang sedang berlangsung hanya akan membawa kerugian yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Wang Yi memandang peningkatan intensitas konflik berpotensi memperburuk stabilitas kawasan yang sudah berada dalam kondisi tegang.
Menekankan pendekatan konstruktif, Wang Yi menegaskan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur dialog dan diplomasi tetap menjadi pilihan yang paling rasional bagi semua pihak yang berkepentingan.
Kementerian Luar Negeri China sebelumnya juga telah menyatakan pada 2 Maret bahwa Beijing menilai ketidakstabilan kawasan yang berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi global adalah hal yang tidak dapat diterima. Pemerintah China secara khusus menyoroti pentingnya stabilitas jalur perdagangan energi dunia.
Beijing mengidentifikasi Selat Hormuz dan perairan di sekitarnya sebagai koridor perdagangan internasional yang vital bagi distribusi barang dan sumber daya energi. Gangguan sekecil apapun terhadap jalur ini dinilai dapat memicu dampak luas terhadap perdagangan global.
Situasi eskalasi konflik di kawasan ini meningkat tajam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran. Laporan awal menyebutkan adanya kerusakan pada sejumlah fasilitas dan korban sipil akibat serangan tersebut.
Sebagai respons, Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Awalnya, Washington dan Tel Aviv menyatakan bahwa serangan yang mereka sebut sebagai langkah “pencegahan” itu diperlukan untuk menghadapi ancaman dari program nuklir Iran. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kedua negara juga menyampaikan keinginan untuk melihat perubahan kekuasaan di Iran.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan meninggal dunia pada hari pertama operasi militer tersebut. Pemerintah Republik Islam Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam peristiwa tersebut sebagai pelanggaran sinis terhadap hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Rusia turut mengutuk operasi militer Amerika Serikat dan Israel serta mendesak deeskalasi segera dan penghentian permusuhan. (PERS)
