Di Era Prabowo, Orang-Orang Yang Dibesarkan Jokowi Dibantai

JAKARTA - Pagar laut di Tangerang dibongkar. Prabowo turunkan marinir. Tentu melalui tangan KKP. Ini langkah cukup tegas dan tidak main-main.

Sebagian SHM dan HGB PIK-2 dibatalkan. Lagi-lagi, tangan menteri ATR yang digunakan. Menteri KKP dan ATR tidak akan berani sejauh itu tanpa ijin presiden. 

Dalam kasus Pagar Laut Tangerang, salah satu kepala desa jadi tersangka. Kepala Desa Kohot. Ia didenda 48 M plus proses pidana yang masih berjalan. 

Rakyat mendesak agar kasus Pagar Laut Tangerang tidak berhenti di kepala desa. Sebab, tidak mungkin kepala desa kerja sendirian. Tidak mungkin ia mampu membiayai Pagar Laut tanpa ada pihak yang menyuruh dan menyiapkan biayanya. Pemagaran Laut yang panjangnya 30, 16 KM itu menelan ratusan milyar. Dari mana uang itu? Semua orang tahu. Dari si dia. Dari perusahaan milik sia dia. Ya, sia dia. Semua rakyat tahu siapa si dia itu.

Akankah kejaksaan dan kepolisian mengusut pihak yang menyuruh dan membiayai kepala desa Kohot itu? Semua pasti akan menjawab: tidak. Semua orang pesimis. 

Selama ini, kasus selalu berhenti di orang tertentu. Pion yang dikorbankan. Begitulah memang tradisi yang berlaku dari dulu. Turun temurun.

Satu poin yang bisa kita tangkap bahwa kasus Pagar Laut dibangun di era Jokowi dan dibongkar di era Prabowo. Meski tuntutan agar status PIK-2 sebagai PSN dicabut, ini memang tidak mudah. Penjelasan politiknya butuh minimal 9 SKS. Presiden tidak bisa hantam kromo. Ada kalkulasi politik yang harus dihitung dengan cermat.

Ketika kasus Pagar Laut Tangerang sedang berproses, Pertamina dihajar. 9 orang jadi tersangka. Termasuk sang putra mahkota dari "Gasoline Godfaher". Kasusnya adalah oplosan. RON 92 dioplos RON 90 dan 88. Total kerugian negara hampir 1000 T. Sepertiga dari APBN.

Ralat: "blending" bukan "oplosan", kata juru bicara Kejaksaan. Istilah ini berubah setelah Erick Tohir, menteri BUMN era Jokowi-Prabowo bertemu dengan Jaksa Agung. Adakah hubungan antara pertemuan Erick Tohir-Jaksa Agung dengan perubahan istilah itu? Anda yang bisa menilai.

Apa beda "blending" dengan "oplosan" ya? Kalau "blending" itu bahasa Inggris. "Oplosan" itu bahasa Indonesia. Maknanya? Ya sama. Supaya keren dan tidak norak, ganti aja dengan istilah "blending".

Info yang beredar, nama Erick Tohir dan sang kakak yaitu Boy Tohir, sedang masuk pusaran. Terseret kasus "oplosan" atau "blending".. Akankah kedua orang kaya ini akan jadi tersangka? Sekali lagi, ini gak mudah. Orang kaya punya pasal sendiri. Tidak seperti pasal yang dikenakan kepada Kepala Desa Kohot.

Kejaksaan buru-buru klarifikasi: Erick dan Boy Tohir tidak terlibat. Percayakah rakyat? Apakah hanya 9 orang yang terlibat? 

Mari kita hitung berapa jumlah kekayaan 9 tersangka ini. Ditambah pengeluaran selama 5 tahun (2018-2023) Adakah 1000 T? Kalau tidak ada, berarti uang hasil oplosan itu mengalir kemana saja? Logikanya, bawahan tidak mungkin bisa begitu bebas dan leluasa melakukan korupsi hingga hampir 1000 T tanpa setoran ke pihak lain. 1000 T itu banyak sekali.

Satu poin lagi, bahwa kasus oplosan ini terjadi tahun 2018 sampai tahun 2023. Lagi-lagi, ini era Jokowi. Apakah saat itu presiden Jokowi tahu? Kalian mungkin akan dapat jawaban: "Kok tanya saya. Ya tanya ke pertamina ".

Ketika kasus oplosan terjadi, Komisaris Utama pertamina adalah Ahok. Nama aslinya Basuki Djahaja Purnama. Mantan gubernur DKI 2014-2017. Ahok jadi komut pertamina tahun 2019-2024. 

Apakah Ahok tahu kasus oplosan itu? Ya pasti tahu. Komut kalau gak tahu ya kebangetan. Komut loh... Kenapa Ahok tidak menegur dan menghalanginya? Pengakuannya: sudah. Tapi gak digubris. Jika gak digubris, alias tidak didengar, maka Ahok punya dua pilihan. Pertama, lapor ke polisi, kejaksaan atau KPK. Kedua, Ahok bisa keluar dari pertamina. Faktanya, Ahok tetap menjadi komut pertamina hingga 2024.

Kenapa Ahok teriak-teriak sekarang? Publik punya komentar: ANEH SAJA.

Apakah Presiden Prabowo tahu kasus oplosan pertamina akan dibongkar kejaksaan? Pasti tahu, kata Mahfuz MD. Artinya? Anda bisa menafsirkannya sendiri.

Saya mendukung pendapat Mahfuz MD. Apa mungkin kasus sebesar ini, dan menyasar orang-orang yang dibesarkan di era Jokowi tidak diketahui oleh Presiden Prabowo sebelumnya? Rasa-rasanya tidak mungkin.

Setelah kasus Pagar Laut dan Oplosan Ala Pertamina dibongkar, publik bertanya lagi: kasus kakap apalagi yang akan dibongkar?

Semua sedang menunggu waktu.

Jakarta, 5 Maret 2025
Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa