JAKARTA – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, sejumlah fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan sikap sigap. Mereka menyatakan dukungan terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji para pejabat negara, termasuk anggota kabinet dan legislator, sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi dampak krisis global.
Muhammad Sarmuji, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menerima pemotongan gaji jika memang negara membutuhkan. Baginya, ini bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan kepekaan terhadap kondisi yang ada dan kemampuan untuk beradaptasi. “Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan, ” ujarnya di Jakarta, Senin.
Senada dengan itu, Ahmad Sahroni, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, memberikan dukungannya terhadap upaya Presiden dalam mencari solusi terbaik demi kesejahteraan rakyat di tengah situasi global yang penuh tantangan. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum mengambil keputusan terkait penghematan anggaran. “Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan, ” jelas Sahroni, seraya menegaskan bahwa prinsip utama DPR adalah mendahulukan kepentingan rakyat.
Pandangan serupa datang dari Eddy Soeparno, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN. Ia menyatakan kesiapan fraksinya untuk mengikuti arahan Presiden, mengingat prioritas utama adalah kepentingan rakyat. “Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan, ” ungkap Eddy.
Langkah penghematan ini sejatinya merupakan kelanjutan dari dorongan awal Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah mengusulkan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan menjajaki opsi penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai strategi antisipasi dampak krisis global. Presiden bahkan mencontohkan langkah-langkah drastis yang telah diambil oleh negara lain, seperti Pakistan, yang menerapkan WFH hingga 50?gi pegawai negeri dan swasta, serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan. Selain itu, Pakistan juga melakukan pemotongan gaji kabinet dan anggota parlemen, pembatasan penggunaan BBM kendaraan dinas, hingga penghentian sejumlah belanja pemerintah.
Presiden meyakini bahwa berbagai contoh kebijakan penghematan dari negara lain tersebut dapat menjadi bahan kajian berharga bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menghadapi potensi krisis. (PERS)
