TORAJA — Proses pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Kabupaten Toraja Barat memasuki fase krusial. Setelah memperoleh persetujuan resmi dari DPRD Kabupaten Tana Toraja dan Bupati sebagai daerah induk, tim pengurus kini mengintensifkan komunikasi ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat.
Persetujuan tersebut ditegaskan melalui rapat paripurna DPRD yang menyatakan dukungan penuh terhadap pemekaran wilayah barat Tana Toraja. Argumentasi utama yang disampaikan adalah kebutuhan pemerataan pembangunan, percepatan pelayanan publik, serta pendekatan administrasi pemerintahan yang lebih efektif bagi masyarakat di wilayah persiapan.
Ketua Umum CDOB Toraja Barat, Yusuf Sura' Tandirerung, menilai dukungan legislatif dan eksekutif daerah induk menjadi legitimasi politik penting dalam tahapan pembentukan daerah baru.
“Ini bukan sekadar aspirasi, tetapi hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan pembangunan yang lebih dekat. Perjuangan ini wajar mendapat respons beragam, tetapi kami tetap fokus pada substansi, ” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Konsolidasi Basis dan Penguatan Administratif
Secara internal, pengurus CDOB telah menyelesaikan konsolidasi di seluruh lembang dan kelurahan pada delapan kecamatan wilayah persiapan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara resmi sebagai bentuk legitimasi sosial dari masyarakat akar rumput.
Langkah ini sekaligus memperkuat posisi administratif CDOB Toraja Barat yang sebelumnya telah menyerahkan naskah akademik ke Kementerian Dalam Negeri. Dokumen tersebut memuat kajian kelayakan ekonomi, sosial, geografis, hingga proyeksi dampak fiskal dan pembangunan regional.
Evaluasi di tingkat pusat masih berlangsung, seiring dengan penantian penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Desentralisasi Daerah (Desertada) dan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Daerah (Petada) yang menjadi dasar hukum pembentukan DOB secara nasional.
Intens Bangun Komunikasi ke Provinsi
Selain komunikasi dengan Kemendagri, tim CDOB Toraja Barat juga aktif membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi gubernur menjadi salah satu tahapan strategis dalam proses pengusulan DOB ke tingkat pusat.
Ketua I CDOB Toraja Barat, Restu Tangaka, mengajak masyarakat tetap fokus pada pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan tidak terjebak pada polemik moratorium pemekaran.
“Moratorium bukan alasan untuk berhenti. Justru ketika seluruh syarat telah lengkap, kita siap kapan pun kebijakan pusat dibuka, ” tegasnya.
Dukungan regional juga mengalir dari Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) dan Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Pembentukan CDOB se-Sulawesi Selatan. Kedua forum tersebut menyatakan komitmennya mendorong percepatan regulasi nasional yang menjadi dasar pencabutan moratorium.
Dengan dukungan daerah induk telah dikantongi dan komunikasi lintas level pemerintahan terus diperkuat, CDOB Kabupaten Toraja Barat kini berada pada tahap menunggu keputusan regulatif pemerintah pusat sebagai penentu akhir proses pemekaran. (*)
