JAKARTA - Sebuah pernyataan dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) yang mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah, kini menuai sorotan. Informasi tersebut dinilai keliru oleh para mitra pelaksana di lapangan dan berpotensi besar menyesatkan pandangan publik mengenai implementasi program strategis nasional ini.
Para mitra pelaksana program MBG di berbagai daerah secara tegas menyatakan bahwa distribusi makanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memang tidak dilaksanakan ketika sekolah memasuki masa libur. Hal ini karena sasaran utama program ini adalah para peserta didik yang aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan.
Oleh karena itu, narasi yang menyatakan MBG tetap berjalan selama libur dinilai sangat tidak sesuai dengan mekanisme operasional yang selama ini telah diterapkan secara konsisten oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Para pelaksana di lapangan mengingatkan adanya kehati-hatian bagi publik, terutama saat menyampaikan analisis maupun komentar terkait program prioritas nasional ini. Mereka menekankan bahwa penyampaian informasi yang tidak tepat dapat dengan mudah menciptakan persepsi yang keliru di tengah masyarakat, yang pada akhirnya dapat merugikan tujuan mulia dari program ini.
Ketua DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Sumatera Barat, Drs. H. Marlis, MM, menegaskan betapa pentingnya pelurusan informasi ini. Ia menjelaskan bahwa secara operasional, dapur SPPG memang dirancang untuk mengikuti kalender kegiatan sekolah.
"Perlu kami luruskan bahwa distribusi MBG dilakukan pada hari efektif belajar. Ketika sekolah libur, maka secara otomatis tidak ada kegiatan distribusi makanan kepada siswa. Jadi pernyataan yang menyebut MBG tetap berjalan saat libur jelas tidak sesuai dengan fakta di lapangan, " ujar Marlis.
Ia menambahkan bahwa narasi yang tidak akurat mengenai program MBG berpotensi besar menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap program prioritas pemerintah ini, yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
Menurut Marlis, ribuan relawan, tenaga dapur, ahli gizi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam ekosistem MBG bekerja penuh dedikasi berdasarkan standar operasional yang jelas dan terukur. Ini termasuk pengaturan jadwal distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
"Kami berharap setiap pihak yang memberikan komentar terhadap program MBG benar-benar memahami mekanisme operasionalnya terlebih dahulu. Kritik tentu boleh, namun harus berbasis data dan fakta, bukan asumsi yang dapat menyesatkan publik, " tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga objektivitas informasi terkait program MBG. Hal ini penting karena program ini bukan sekadar agenda pemerintah, melainkan juga menyangkut kepentingan jutaan anak Indonesia serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui rantai pasok pangan lokal.
"Program MBG memberikan dampak langsung kepada petani, peternak, nelayan, UMKM, serta ribuan tenaga kerja lokal yang terlibat dalam operasional dapur SPPG. Karena itu, informasi yang berkembang di ruang publik harus disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab, " tambahnya.
Para pelaksana program di daerah berharap polemik yang timbul akibat informasi yang tidak tepat ini dapat segera diluruskan. Tujuannya agar masyarakat luas memperoleh pemahaman yang benar dan utuh mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Kalau bukan kita yang meluruskan informasi yang keliru, siapa lagi, " pungkas Marlis, menyuarakan urgensi klarifikasi demi kebaikan bersama. (PERS)
