Hendri Kampai: Indonesia Tidak Butuh Militeristik, Tapi Butuh Wajib Militer

PEMERINTAHAN - Indonesia sebagai negara demokratis yang berlandaskan Pancasila tidak membutuhkan sistem pemerintahan yang bersifat militeristik. Militerisme, yang menekankan dominasi militer dalam kehidupan bernegara, berpotensi mengancam kebebasan sipil, melemahkan demokrasi, serta mengarah pada tindakan represif terhadap masyarakat. Jika Indonesia mengadopsi pendekatan ini, kemungkinan besar prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia akan terpinggirkan. Sejarah telah menunjukkan bahwa negara-negara yang mengutamakan militerisme cenderung mengalami otoritarianisme dan instabilitas politik.

Namun, di tengah tantangan pertahanan dan lemahnya kesadaran kebangsaan di kalangan generasi muda, Indonesia justru membutuhkan wajib militer. Berbeda dengan militerisme, wajib militer bukanlah bentuk intervensi militer dalam pemerintahan sipil, melainkan sebuah program yang bertujuan memperkuat pertahanan negara sekaligus membangun karakter generasi muda. Banyak negara demokratis seperti Korea Selatan dan Singapura telah membuktikan bahwa sistem ini dapat berjalan tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi.

Wajib militer di Indonesia dapat memberikan banyak manfaat. Dari segi pertahanan, negara ini memiliki wilayah yang luas dan berbatasan langsung dengan berbagai negara. Ancaman eksternal, baik dalam bentuk konflik maupun bencana alam, dapat lebih mudah diatasi jika Indonesia memiliki pasukan cadangan yang siap diterjunkan kapan saja. Selain itu, wamil juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air kepada generasi muda. Melalui interaksi dengan rekan-rekan dari berbagai latar belakang, wajib militer juga dapat memperkuat solidaritas nasional dan mengurangi kesenjangan sosial.

Tentu saja, sistem wajib militer di Indonesia tidak harus kaku dan memberatkan. Model yang dapat diterapkan bisa berupa program semi-wamil, seperti pelatihan bela negara atau cadangan militer sukarela dengan durasi yang lebih fleksibel. Selain itu, program ini tidak harus berfokus pada aspek militer semata, tetapi juga dapat mencakup pelatihan dalam sektor-sektor lain seperti tanggap bencana, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk menarik minat peserta, pemerintah juga dapat memberikan insentif berupa beasiswa, tunjangan, atau peluang karier yang lebih baik bagi mereka yang telah mengikuti program wamil.

Dengan pendekatan yang tepat, wajib militer dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia tanpa harus mengorbankan prinsip demokrasi. Indonesia tidak perlu mengadopsi sistem yang menempatkan militer sebagai kekuatan utama dalam pemerintahan, tetapi di saat yang sama, negara ini membutuhkan wamil untuk memperkuat pertahanan dan membentuk generasi muda yang lebih disiplin, nasionalis, dan siap menghadapi masa depan.

Jakarta, 18 Maret2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi