Hendri Kampai: Selama Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Bayar, Pemerintah Gagal Penuhi Janji Politiknya

PEMERINTAHAN - Dalam konteks pelayanan publik di Indonesia, sering kali kita mendengar retorika yang tinggi dari pejabat yang mengklaim berjuang demi kepentingan rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa retorika semacam itu tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan aksi nyata, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi hak dasar setiap warga negara.

Kesenjangan antara Kata dan Perbuatan
Seringkali, pejabat lebih fokus pada membangun citra diri melalui pidato-pidato yang berisi janji-janji muluk dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Sayangnya, ketika janji-janji tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret dan implementasi di lapangan, realitas yang ada menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kesenjangan antara kata dan perbuatan ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam, karena masyarakat justru sangat membutuhkan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan guna menunjang kehidupan yang layak.

Pentingnya Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
Kesehatan dan pendidikan merupakan dua pilar utama yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Kesehatan yang terjaga memungkinkan individu untuk produktif dan aktif dalam kehidupan sosial serta ekonomi, sedangkan pendidikan yang berkualitas membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Tanpa adanya peningkatan di sektor-sektor vital ini, rakyat akan terus terjebak dalam siklus ketidakmampuan dan kemiskinan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan kemajuan bangsa secara menyeluruh.

Tanggung Jawab Pejabat dalam Aksi Nyata
Pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menerjemahkan visi dan misi mereka ke dalam kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukannya hanya menyuguhkan pidato yang indah, mereka harus mampu menyediakan infrastruktur yang memadai, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, serta membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata. Investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan sosial dan ekonomi di masa depan.

Implikasi Sosial dan Politik
Retorika yang berlebihan tanpa disertai tindakan nyata dapat menimbulkan efek negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pejabat gagal memenuhi ekspektasi dasar rakyat, muncul sikap skeptis dan ketidakpercayaan yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Di sisi lain, keberhasilan dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan legitimasi pemerintah, memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, retorika pejabat yang berbicara tinggi tentang kepentingan rakyat tidaklah cukup apabila tidak diikuti dengan bukti nyata berupa peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Rakyat Indonesia memiliki hak yang fundamental untuk mendapatkan akses terhadap kedua sektor tersebut, sehingga setiap kebijakan publik harus mengutamakan implementasi yang konkret dan merata. Tanggung jawab pejabat publik tidak hanya terletak pada kata-kata semata, melainkan pada upaya nyata dalam menciptakan sistem yang mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta, 25 Februari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi