PANGKEP SULSEL - Menghadapi efisiensi anggaran pada tahun 2026 mendatang, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kondisi fiskal nasional yang menuntut penyesuaian mau tidak mau mengharuskan daerah untuk menata ulang prioritas pembangunannya. Di tengah keterbatasan ini, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mampu memastikan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan tanpa harus dibebani dampak pengurangan anggaran secara signifikan.
Dalam situasi seperti ini, paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar membangun proyek fisik ke arah pembangunan yang lebih cerdas, terarah, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memangkas anggaran, tetapi harus menata ulang strategi agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu langkah paling penting adalah melakukan prioritas ulang terhadap program yang menyentuh kebutuhan dasar. Akses air bersih, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penghubung ekonomi adalah sektor yang tidak boleh tersentuh pemangkasan. Masyarakat harus tetap merasakan layanan dasar dengan kualitas yang terjaga, karena sektor inilah yang paling menentukan stabilitas sosial.
Di sisi lain, pembangunan berbasis pemberdayaan perlu menjadi andalan dalam kondisi efisiensi anggaran. Program padat karya, urban farming, pemberdayaan UMKM, dan pelatihan keterampilan menjadi pilihan ideal karena mampu memberdayakan masyarakat dengan biaya yang relatif rendah. Ketika masyarakat terlibat langsung, dampak ekonominya pun lebih terasa dan berkelanjutan.
Pemanfaatan teknologi juga menjadi kunci efisiensi. Digitalisasi layanan publik bukan hanya menghemat biaya, tetapi juga mempercepat pelayanan dan menutup celah kebocoran anggaran. Sistem perizinan online, administrasi tanpa kertas, dan monitoring proyek berbasis aplikasi menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan.
Selain itu, pemerintah daerah harus memaksimalkan aset yang sudah ada. Banyak lahan, bangunan, dan fasilitas daerah yang selama ini menganggur dan tidak menghasilkan apa-apa. Melalui skema pemanfaatan aset seperti sewa, kerja sama operasional, atau kemitraan dengan swasta, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar.
Kemitraan dengan swasta melalui skema KPBU maupun CSR perusahaan juga menjadi solusi strategis. Dengan menggandeng dunia usaha, beban anggaran pemerintah dapat berkurang, sementara pembangunan tetap berjalan. Pemerintah hanya perlu menyiapkan regulasi dan mekanisme yang transparan agar kerja sama ini benar-benar menguntungkan masyarakat.
Pemda juga harus berani menghilangkan kegiatan yang tidak produktif. Perjalanan dinas yang berlebihan, bimtek yang tidak mendesak, dan berbagai acara seremonial harus dikurangi. Pengalihan anggaran dari kegiatan yang tidak berdampak langsung ke program prioritas akan membuat ruang fiskal lebih sehat.
Tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas tata kelola anggaran. Proses lelang harus dipercepat, pelaksanaan proyek diawasi ketat, dan penyerapan anggaran harus tepat waktu. Ketika tata kelola anggaran membaik, efisiensi dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pembangunan.
Partisipasi masyarakat pun sangat menentukan arah efisiensi anggaran. Ketika warga dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, baik melalui musrenbang maupun forum warga, maka program akan lebih tepat sasaran dan terhindar dari pemborosan. Transparansi juga akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di tengah efisiensi, pemerintah daerah harus mampu memilih proyek yang memiliki efek domino terhadap ekonomi. Pembangunan jalan penghubung sentra produksi, pengembangan wisata lokal, dan hilirisasi hasil pertanian maupun perikanan adalah contoh program yang memiliki multiplier effect tinggi bagi pendapatan masyarakat.
Namun, efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan. Ini adalah momentum untuk menata ulang pola pikir pembangunan agar lebih strategis, inovatif, dan berfokus pada dampak. Pemerintah harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat melalui pajak atau retribusi yang berlebihan.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran 2026 harus menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa pembangunan tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada kualitas perencanaan dan keberanian membuat terobosan. Dengan langkah yang tepat, masyarakat tidak hanya akan tetap merasakan pembangunan, tetapi bahkan merasakan layanan yang lebih baik dan lebih efektif.
Pangkep 20 Nopember 2025
Herman Djide
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
