Indonesia Data Protection Dialogue (IDPD) 2025 menghadirkan berbagai perspektif untuk mengakselerasi transformasi digital

JAKARTA, Indonesia, 24 Februari, 2025 /PRNewswire/ -- APCO Indonesia, bekerja sama dengan Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) dan Center for Digital Society (CfDS) telah menyelenggarakan acara "Indonesia Data Protection Dialogue 2025: Assembling Perspectives on Data Protection in a Changing World" (IDPD 2025) pada tanggal 19 Februari yang lalu.

Acara ini membahas pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kesiapan inisiatif-inisiatif pelindungan data di Indonesia, tantangan dan peluang dalam lanskap pelindungan data, serta solusi melalui teknologi yang telah tersedia maupun yang baru dan tengah berkembang.

IDPD 2025 terdiri dari dua sesi panel yang melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asosiasi, serta pakar di bidang pelindungan data, termasuk dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesian E-Commerce Association (idEA), PT GoTo Gojek Tokopedia (GoTo), Asosiasi Digital Trust Indonesia (ADTI), dan Amazon Web Services (AWS).

Panel pertama yang bertajuk "Data in a Changing Global Landscape"  mengulas mengenai data sebagai salah satu aset global yang krusial dan menekankan pentingnya pelindungan data yang efektif untuk menopang transformasi digital Indonesia. Salah satu pokok bahasan utama adalah pentingnya untuk menegakkan aliran data bebas guna meningkatkan pelayanan digital dan keamanan siber secara lebih umum. Ditekankan bahwa peraturan yang menegakkan lokalisasi data dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara, panel kedua yang bertajuk "Cross-Sector Collaboration for Data Protection" menyoroti pentingnya kohesi infrastruktur pelindungan data dan meninjau praktik-praktik terbaik di level internasional maupun regional yang dapat menjadi patokan.

Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelindungan data, "Kami yakin tantangan pelindungan data yang kita hadapi dapat diatasi jika pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat bekerja sama. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan pelaksanaan UU PDP dan berharap dapat segera mengimplementasikannya sebagai wujud komitmen pemerintah."

Anastasia Putri, Associate Director dari APCO Indonesia menegaskan, "Kami ingin menciptakan kesempatan bagi pemerintah, pelaku industri kebijakan, dan thought leaders untuk mendalami topik perlindungan data, membahas peraturan terkini dan di masa mendatang, serta meningkatkan kesadaran seputar topik tersebut. Kami senang dapat mengadakan acara Indonesia Data Protection Dialogue yang perdana."

Ekonomi digital Indonesia tengah berkembang pesat dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Namun, permasalahan kebocoran data dan kejahatan siber tetap menjadi tantangan yang menghambat hadirnya nilai tambah dari pertumbuhan ini. Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan berbagai kebijakan sebagai respons terhadap berbagai insiden, meskipun kesadaran masyarakat masih belum cukup.

Raditya Kosasih, Co-Founder APPDI, mengatakan, "Pelindungan data bukan hanya suatu kewajiban hukum, tetapi harus dilihat sebagai suatu strategi dalam meningkatkan kepercayaan di tengah perkembangan digital yang pesat di Indonesia dan dunia. Dialog ini penting untuk memastikan terdapat keselarasan yang kuat antara praktisi pelindungan data, pembuat kebijakan, dan industri mengenai cara mengimplementasikan praktik pelindungan data dengan lebih baik."

Hafiz Noer, Kepala Riset Center for Digital Society (CfDS), menyatakan, "Sangat penting untuk membangun jalur komunikasi yang terbuka dan memastikan kolaborasi dan masukan yang berkelanjutan antara semua pemangku kepentingan. Hal ini berlaku terutama dalam pelindungan data yang semakin menjadi sorotan di masyarakat saat ini, termasuk bagi bisnis digital lokal yang ingin menyelaraskan model bisnisnya dengan standar internasional."

Tentang

• APCO Indonesia adalah firma global di bidang konsultasi dan advokasi yang berdedikasi untuk membantu klien menghadapi tantangan kompleks serta mencapai dampak yang bermakna dan berkelanjutan. Kami telah mendukung berbagai organisasi dalam mengelola dampak dari pelanggaran data yang berasal dari praktik pelindungan data yang tidak berkelanjutan.
• Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) merupakan suatu wadah komunikasi bagi para praktisi pelindungan data yang memiliki perhatian khusus dan minat pada bidang pelindungan data pribadi di Indonesia. APPDI didirikan untuk para Data Protection Officer (DPO) dan praktisi yang berpraktik di wilayah Indonesia. Selain itu, APPDI juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait perkembangan dari kebijakan-kebijakan pelindungan data di Indonesia.
• Center for Digital Society (CfDS) merupakan pusat penelitian yang didirikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Pusat ini didirikan atas keprihatinan terhadap dinamika kondisi sosial politik global terkini yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. CfDS mengkaji masyarakat digital kontemporer, termasuk isu-isu terkait yang melingkupinya, termasuk isu kota pintar dan pembangunan perkotaan.

SOURCE APCO