SOLOK — Tidak semua pemimpin meninggalkan jejak yang dapat dibaca dari deretan piagam penghargaan. Sebagian justru dikenang dari cara mereka menyapa masyarakat, merangkul anggotanya, dan menjadikan jabatan bukan sebagai singgasana kekuasaan, melainkan ruang pengabdian.
Besok, Selasa, 28 Juli 2026, di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat, estafet kepemimpinan akan kembali bergulir. Rencananya, dengan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., tongkat komando Polres Solok resmi berpindah dari AKBP Agung Pranajaya, S.I.K. kepada AKBP Rini Anggraini, S.S., S.I.K., yang sebelumnya bertugas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mutasi tersebut merupakan bagian dari Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada akhir Juni 2026. Selain Polres Solok, tujuh kapolres lainnya di jajaran Polda Sumatera Barat juga mengalami pergantian.
Bagi institusi Polri, pergantian pimpinan adalah hal yang lumrah. Namun bagi masyarakat Kabupaten Solok, pergantian ini menjadi penanda berakhirnya satu babak kepemimpinan yang dalam waktu relatif singkat berhasil menghadirkan banyak perubahan.
Suasana haru itu akan kembali terasa dalam prosesi pisah sambut yang dijadwalkan digelar di Markas Polres Solok pada Kamis, 30 Juli 2026. Sebuah momentum yang bukan sekadar seremoni, melainkan penghormatan terhadap perjalanan seorang Bhayangkara yang telah menorehkan jejak di daerah penghasil Markisa itu. Setelah itu, AKBP Agung akan melanjutkan jejak pengabdian sebagai Kapolres Pariaman.
Selama satu tahun empat bulan sejak resmi menjabat pada 14 April 2025, AKBP Agung Pranajaya mengusung satu kalimat sederhana yang kemudian melekat kuat di tengah masyarakat: "Kapolres Badunsanak."
Di Minangkabau, badunsanak bukan sekadar saudara. Ia adalah filosofi hidup tentang kedekatan, rasa memiliki, saling menjaga, dan saling menghormati. Nilai itulah yang perlahan diterjemahkan Agung ke dalam gaya kepemimpinannya.
Ia memilih lebih banyak turun ke lapangan dibanding duduk di balik meja. Lebih sering berdialog daripada memberi jarak. Lebih mengutamakan mendengar sebelum mengambil keputusan.
Pendekatan humanis itu menjadi fondasi perubahan yang kemudian membawa Polres Solok memasuki salah satu periode paling produktif dalam sejarahnya.
Prestasi demi Prestasi Berdatangan.
Di bidang tata kelola keuangan, Polres Solok mencatat nilai sempurna 100 pada pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan. Raihan tersebut tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga menghadirkan tiga penghargaan sekaligus dalam satu kesempatan.
Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor pun memperoleh apresiasi langsung dari Kapolda Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat.
Di sektor pelayanan lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Solok berhasil menjadi yang terbaik di lingkungan Polda Sumatera Barat dalam realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2025.
Tak lama kemudian, penghargaan kembali datang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok yang menempatkan Polres Solok sebagai satuan kerja dengan pengelolaan anggaran terbaik kedua.
Namun penghargaan yang paling membanggakan hadir menjelang akhir tahun 2025.
Polres Solok berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), penghargaan tingkat nasional yang hanya diberikan kepada satuan kerja dengan tata kelola birokrasi, integritas, dan pelayanan publik terbaik.
Bagi sebagian orang, WBK mungkin sekadar plakat yang dipasang di dinding kantor.
Namun bagi seluruh personel Polres Solok, penghargaan itu adalah buah dari ribuan jam kerja, perubahan budaya organisasi, dan komitmen membangun institusi yang bersih serta dipercaya masyarakat.
Memasuki tahun 2026, konsistensi itu kembali dibuktikan.
Ombudsman Republik Indonesia menempatkan Polres Solok pada peringkat kedua pelayanan terbaik se-Sumatera Barat dengan kategori Pelayanan Baik.
Lebih membanggakan lagi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Solok menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera Barat.
Capaian itu lahir bukan semata-mata karena sistem.
Di baliknya terdapat filosofi kepemimpinan yang terus ditanamkan Agung kepada seluruh anggotanya.
Ia berulang kali mengingatkan bahwa seorang polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pelayan masyarakat.
Karena itulah pendekatan restorative justice lebih dikedepankan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat. Hukum ditegakkan tanpa kehilangan nurani.
Baginya, kemenangan polisi bukan diukur dari banyaknya orang yang dipenjara, melainkan ketika masyarakat kembali memperoleh rasa aman dan keadilan.
Pengabdian itu tidak berhenti pada pelayanan kepolisian.
Di luar tugas formal, Agung mendorong Polres Solok aktif hadir dalam berbagai kegiatan sosial.
Bersama Baznas Kabupaten Solok, bantuan kesehatan, pendidikan, bedah rumah hingga santunan bagi warga kurang mampu terus disalurkan.
Ia bahkan beberapa kali memilih menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Bukan demi sorotan kamera. Melainkan karena ingin memastikan negara benar-benar hadir bagi mereka yang membutuhkan.
Di sektor ketahanan pangan, Polres Solok ikut mengembangkan lahan jagung produktif sebagai bagian dari program nasional.
Sementara dalam Program Makan Bergizi Gratis, tiga dapur dibangun untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak.
Di bidang pembinaan masyarakat, Gerakan Subuh Berjamaah yang digagas Kapolda Sumatera Barat terus dihidupkan. Masjid menjadi ruang membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat.
Dari mimbar-mimbar itulah pesan tentang bahaya narkoba, penyakit masyarakat, hingga pentingnya menjaga keamanan lingkungan disampaikan dengan bahasa yang lebih menyejukkan daripada menakutkan.
Semua itu membuat sosok AKBP Agung Pranajaya perlahan tidak lagi hanya dikenal sebagai Kapolres.
Ia menjadi bagian dari masyarakat Solok sendiri.
Menjadi "badunsanak".
Dan tak kalah pentingnya, ada satu warisan yang mungkin tidak tercatat dalam deretan penghargaan maupun laporan kinerja. Warisan itu perlahan tumbuh dari tumpukan batu, hamparan semen, dan rangka-rangka baja yang masih berdiri di halaman Markas Polres Solok.
Di tengah padatnya agenda pelayanan dan berbagai capaian institusi, AKBP Agung Pranajaya menyimpan sebuah impian sederhana, namun sarat makna: menghadirkan sebuah masjid yang representatif di lingkungan Polres Solok.
Impian itu kini mulai menjelma menjadi kenyataan. Meski pembangunannya masih berlangsung dan belum sepenuhnya rampung, bangunan rumah ibadah tersebut telah menjadi simbol bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penyediaan ruang yang menenangkan jiwa.
Menariknya, Masjid itu sengaja tidak dibangun di bagian dalam kompleks yang hanya mudah dijangkau personel kepolisian. AKBP Agung memilih lokasi paling depan, tepat di tepi jalan raya, berdampingan dengan wajah utama Markas Polres Solok.
Pilihan itu bukan tanpa alasan.
Baginya, rumah ibadah tidak boleh memiliki sekat.
Masjid tersebut harus menjadi milik semua orang. Bukan hanya anggota Polri, bukan hanya tamu yang datang mengurus keperluan di Polres, melainkan juga masyarakat umum, musafir, sopir angkutan, pengendara roda dua, hingga siapa saja yang melintasi jalur Solok dan membutuhkan tempat untuk menunaikan shalat atau sekadar beristirahat melepas lelah dalam perjalanan.
"Kalau orang sedang dalam perjalanan lalu masuk untuk shalat atau sekadar beristirahat sejenak, berarti masjid ini sudah menjalankan fungsinya. Rumah Allah harus terbuka untuk siapa saja, " menjadi filosofi yang dipegangnya dalam mewujudkan pembangunan tersebut.
Di mata Agung, keberadaan Masjid bukan sekadar melengkapi fasilitas sebuah institusi. Ia ingin menghadirkan pesan bahwa kantor polisi bukan ruang yang menciptakan jarak dengan masyarakat, melainkan rumah bersama yang selalu terbuka bagi siapa pun.
Kelak, ketika bangunan itu berdiri sempurna, mungkin tidak semua orang akan mengetahui siapa yang menggagas pembangunannya. Namun setiap azan yang berkumandang, setiap musafir yang singgah menunaikan salat, dan setiap langkah masyarakat yang memasuki pelatarannya akan menjadi doa yang terus mengalir, melampaui batas masa jabatan seorang pemimpin.
Barangkali itulah bentuk pengabdian yang paling sunyi. Ketika seorang pejabat meninggalkan jabatannya, tetapi masih menyisakan tempat bagi orang lain untuk mendekat kepada Sang Pencipta.
