Jakarta – Dalam menghadapi potensi bencana alam yang mengintai wilayah Sumatera, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengambil langkah proaktif dengan menggelar rapat koordinasi penting. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh elemen pemerintah dalam pengelolaan media, komunikasi, dan penyampaian informasi publik. Tujuannya sederhana namun fundamental: memastikan pesan yang sampai ke masyarakat di tengah situasi darurat bencana selalu konsisten, terarah, dan berlandaskan pada data yang akurat. Upaya ini krusial untuk menumbuhkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di saat-saat genting.
Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, dalam sambutannya menegaskan betapa vitalnya kesatuan narasi dari pihak pemerintah. Ia merasakan langsung bagaimana di tengah kepanikan, kehadiran negara tidak hanya lewat aksi nyata di lapangan, namun juga lewat suara yang tegas dan bisa diandalkan.
"Dalam kondisi krisis, negara harus hadir tidak hanya melalui tindakan di lapangan, tetapi juga melalui narasi yang tegas, seragam, dan dapat dipercaya, " kata Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto, Senin (08/12/25).
Lebih lanjut, Eko menekankan pentingnya prinsip "satu data, satu pesan, dan satu suara pemerintah". Baginya, ini adalah kunci agar masyarakat menerima informasi yang utuh, benar, dan mampu memberikan ketenangan di tengah ketidakpastian. Tak hanya itu, perhatian khusus juga diberikan pada penguatan narasi penegakan hukum lingkungan serta upaya masif dalam mengendalikan penyebaran hoaks dan disinformasi di berbagai platform digital yang kini banyak diakses masyarakat, seperti TikTok, YouTube, dan Facebook.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Diharapkan, forum strategis ini mampu melahirkan langkah-langkah konkret dan rekomendasi yang jitu. Tujuannya jelas: memperkuat fondasi ketahanan informasi nasional, meningkatkan sentimen positif publik, serta yang terpenting, menjaga kokohnya kepercayaan masyarakat. Ini berlaku mulai dari fase tanggap darurat, hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, sebuah wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam.***
