JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak agar penanganan kasus kekerasan yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus, dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan langkah yang menyeluruh. Upaya ini krusial untuk memelihara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama dalam isu sensitif seperti perlindungan hak asasi manusia.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyambut baik respons cepat dari aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menekankan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada pengungkapan pelaku lapangan.
"Sehubungan dengan adanya perbedaan informasi yang berkembang antara Polri dan TNI maka penting untuk memastikan adanya koordinasi yang kuat dan konsistensi data antara aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik serta menjaga integritas proses penanganan perkara, " kata Mugiyanto, Kamis (19/03/2026).
Menurutnya, penyelidikan dan penyidikan harus terus digali lebih dalam untuk mengungkap potensi adanya pelaku lain, serta menelusuri pihak-pihak yang mungkin merencanakan atau mengendalikan peristiwa tersebut. Ini adalah bagian dari komitmen untuk memastikan keadilan yang paripurna.
Dalam konteks ini, Kementerian HAM juga menegaskan pentingnya keterbukaan proses hukum agar dapat diawasi oleh publik. Selain itu, jaminan perlindungan yang memadai bagi korban dan saksi menjadi prioritas utama untuk memastikan mereka merasa aman dalam memberikan keterangan.
Mugiyanto menyambut positif pembentukan panitia kerja (panja) oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Langkah ini dinilai penting untuk mengawal secara ketat penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS.
"Semoga Panja yang dibentuk dapat membuat kasus ini semakin terang benderang tanpa terkecuali, " ujarnya, menunjukkan harapan besar terhadap peran pengawasan parlemen.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap para pembela hak asasi manusia adalah kewajiban fundamental negara. Hal ini demi menjaga ruang partisipasi publik yang aman, bermartabat, dan bebas dari ancaman kekerasan.
"Setiap bentuk kekerasan terhadap pembela HAM tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi pada kualitas demokrasi secara keseluruhan, " katanya, menyoroti dampak luas dari setiap serangan terhadap aktivis HAM.
Kementerian HAM juga mendorong TNI untuk secara konsisten memperkuat disiplin internal. Peran pimpinan intelijen dalam mengambil langkah tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sangatlah vital untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Menurut Mugiyanto, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan melalui internalisasi nilai-nilai HAM dalam setiap pendidikan dan pembinaan aparatur negara, termasuk di lingkungan militer. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun budaya sadar HAM.
Kementerian HAM berkomitmen untuk terus memantau setiap tahapan penanganan perkara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Keberhasilan penanganan kasus ini akan diukur bukan hanya dari penyelesaian hukum terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang, " ujarnya, menggarisbawahi pentingnya aspek pencegahan dan perbaikan sistemik. (PERS)
