KERINCI, JAMBI – Pernyataan Gubernur Jambi, Al Haris, soal polemik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Merangin Kerinci kembali menuai kritik. Dalam pernyataannya yang beredar di media sosial, Sabtu (23/8/2025), Al Haris meminta masyarakat Kerinci untuk tidak menghambat jalannya proyek strategis nasional tersebut.
Namun, sikap Gubernur justru dinilai sekadar imbauan tanpa langkah konkret. Ketua Aliansi Bumi Kerinci (ABK), Harmo, menilai Al Haris seperti lepas tangan terhadap konflik antara warga dan perusahaan.
“Pak Gubernur jangan hanya bicara dari jauh. Datanglah ke Kerinci, dengar langsung keluhan masyarakat. Mereka menunggu kehadiran gubernurnya, bukan sekadar seruan normatif, ” tegas Harmo.
Komunikasi Politik Dipertanyakan
Kritik juga mengarah pada gaya komunikasi politik Al Haris yang dianggap minim menyentuh akar persoalan. Sejak konflik warga Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan dengan pihak PLTA memanas, publik menilai Gubernur lebih sering melempar pernyataan dari luar tanpa hadir memberi penjelasan langsung.
Sementara itu, masyarakat masih berhadapan dengan persoalan kompensasi lahan yang tak kunjung tuntas. Sebagian warga menolak tawaran perusahaan yang dinilai tidak sebanding dengan kerugian mereka, sementara pemerintah provinsi tetap menekankan pentingnya proyek ini untuk mendukung kebutuhan energi Jambi dan Sumatera bagian tengah.
Potensi Api dalam Sekam
Polemik ini dikhawatirkan menjadi “api dalam sekam” jika tidak segera ditangani dengan serius. Seruan agar warga tidak menghambat proyek memang penting untuk menjaga ketertiban, namun tanpa kehadiran nyata pemerintah, imbauan itu berpotensi dianggap sebagai pembiaran terhadap keresahan masyarakat.
“Kalau pemerintah provinsi hanya bicara soal pembangunan tanpa hadir memberi solusi, konflik bisa semakin melebar. Jangan sampai proyek strategis nasional ini justru meninggalkan luka sosial di Kerinci, ” kata Harmo menambahkan.
Perlu Langkah Konkret
Pengamat menilai, kehadiran Al Haris langsung di lapangan dapat menjadi kunci meredam ketegangan. Bukan sekadar menekankan kepentingan proyek, tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Dengan pro-kontra yang masih terus berlangsung, publik kini menunggu: apakah Gubernur Jambi benar-benar akan turun tangan menyelesaikan polemik PLTA Merangin Kerinci, ataukah hanya sebatas mengeluarkan imbauan dari balik meja kantor? (son)
