Ketua Komisi II DPRD Pangkep Tegas Hentikan Pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih di Lokasi PUSTU

PANGKEP SULSEL - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), H. Muhammad Lutfi Hanafi, melakukan pemantauan langsung terhadap pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih di wilayah Kabupaten Pangkep, sebagai bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan aset dan fasilitas publik.

Dalam kunjungannya, H. Muhammad Lutfi Hanafi menemukan bahwa lokasi pembangunan kantor koperasi tersebut mengambil sebagian bangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang masih memiliki fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pangkep langsung mengambil sikap tegas dengan menghentikan sementara proses pembangunan. Ia menilai penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan lain tidak tepat dan berpotensi mengganggu pelayanan dasar masyarakat.

H. Muhammad Lutfi Hanafi kemudian meminta agar lokasi pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih dipindahkan ke bangunan Koperasi Unit Desa (KUD) yang sudah tidak terpakai, sehingga tidak mengorbankan fasilitas umum yang masih dibutuhkan warga.

Langkah tersebut segera ditindaklanjuti dengan melaporkan persoalan ini kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, guna mendapatkan arahan serta keputusan yang sesuai dengan aturan dan kepentingan masyarakat luas.

Alhamdulillah, setelah dilakukan pelaporan dan koordinasi dengan Menteri Koperasi, usulan pemindahan lokasi pembangunan tersebut disetujui. Pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih resmi dipindahkan ke lokasi KUD yang sudah tidak digunakan.

Keputusan ini mendapat apresiasi karena dinilai mampu menjaga fungsi pelayanan kesehatan sekaligus tetap mendukung pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.

H. Muhammad Lutfi Hanafi menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan aset negara maupun daerah merupakan tanggung jawab bersama, agar setiap program berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

Ia berharap ke depan setiap perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangkep dapat dilakukan secara matang, transparan, dan melibatkan koordinasi lintas pihak demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. ( Herman Djide)