BARRU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali menginjakkan kaki di Kabupaten Barru.
Kunjungan pada Kamis (4/12/2024) yang dilakukan oleh lima personel Divisi Pencegahan ini seolah menjadi ritual tahunan wajib bagi Pemerintah Daerah di kawasan Ajattapareng, Sulawesi Selatan.
Namun, alih-alih menyiratkan ketenangan, kehadiran lembaga antirasuah ini justru menyorot pertanyaan besar di benak publik.
Seberapa efektif kunjungan rutin ini dalam membendung potensi korupsi, terutama saat Barru tengah menyiapkan anggaran strategis 2025?
Rombongan KPK disambut langsung oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, bersama seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Yang menarik perhatian adalah kehadiran khusus para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tahun anggaran 2025.
Pertemuan yang digelar di Gedung Mal Pelayanan Publik ini menjadi isyarat jelas bahwa fokus KPK adalah pencegahan dini pada proyek-proyek strategis ke depan.
Kepala Inspektorat Daerah Barru, Abdul Rahim, membenarkan kunjungan tersebut, menyebutnya sebagai agenda monitoring dan pengawasan rutin.
"Iya benar, ada KPK RI Bidang Pencegahan yang berkunjung ke beberapa daerah, termasuk Kabupaten Barru kemarin, ” ujar Abdul Rahim.
Meski diklaim rutin, KPK tak hanya berdiam di ruang rapat. Salah satu lokasi yang langsung disasar adalah peninjauan fisik pembangunan Gedung Puskesmas Dinas Kesehatan di Kelurahan Mallawa.
Hal ini menunjukkan KPK tidak hanya ingin mencegah, tetapi juga menguji langsung kualitas pelaksanaan proyek daerah.
Lantas, apakah KPK hanya datang untuk memastikan "batu bata sudah terpasang", atau benar-benar menelanjangi potensi kerugian negara yang tersembunyi di balik dokumen perencanaan dan pengadaan?
KPK wajib memastikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar 'kunjungan formalitas' yang hanya menghasilkan laporan di atas kertas.
Masyarakat Barru menanti, apakah dari 'blusukan' singkat ini akan muncul sinyal keras perbaikan dan transparansi, atau hanya menjadi angin lalu yang berpotensi membiarkan penyakit akut seperti mark-up dan gratifikasi terus menjangkiti anggaran daerah.
Terkait agenda lanjutan, Abdul Rahim mengaku pihaknya tidak mendapat informasi lebih.
“Agenda selanjutnya kami tidak tahu, namun dugaan kami mereka akan bergerak mengunjungi daerah-daerah lain, ” tutupnya, meninggalkan Barru dalam suasana pengawasan ketat.
