Bukittinggi – Anggota DPRD Kota Bukittinggi Komisi II, Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm., dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melaksanakan kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2025 pada Jum'at, 25 April 2025, bertempat di Aula Hotel Pusako, Kota Bukittinggi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat demi memperkuat arah pembangunan Menuju Bukittinggi Gemilang.
Hadir dalam acara tersebut tokoh masyarakat Rio Priadi, staf Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, serta para undangan dan warga dari berbagai kelurahan yang antusias menyampaikan masukan.
Dalam dialog, sejumlah warga mempertanyakan kebijakan terkait uang komite di sekolah. Mereka mengaku keberatan, terlebih bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Linda menjelaskan bahwa pembebasan biaya komite umumnya diberikan kepada siswa yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Namun kenyataannya, banyak warga yang tidak mampu justru tidak masuk dalam DTKS. Ini menunjukkan perlunya pengkajian ulang. Pemko Bukittinggi telah berkomitmen untuk mendata kembali siapa yang seharusnya masuk DTKS, agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial, " tegas Linda.
Selain itu, aspirasi juga datang dari kalangan pendidikan yang menyoroti minimnya kegiatan literasi di sekolah-sekolah. Linda menilai penguatan literasi harus menjadi prioritas sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
"Pendidikan yang baik tak cukup dengan angka kelulusan. Kita butuh generasi yang punya karakter dan kemampuan berpikir kritis. Literasi harus digalakkan dari sekolah hingga komunitas, " ujarnya.
Soal tenaga honorer yang dirumahkan, Linda menyampaikan keprihatinan dan akan memperjuangkan agar para honorer tetap mendapat perhatian dalam proses penataan ulang sistem kepegawaian daerah.
"Nasib para honorer tidak boleh diabaikan. Mereka bagian penting dari roda pemerintahan dan pelayanan publik. Kami akan kawal agar ada kejelasan dan perlindungan untuk mereka, " tambahnya.
Menanggapi seluruh masukan warga, Linda menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi bersedia menindaklanjuti setiap persoalan secara terbuka dan bertahap.
"Pemko telah menyatakan kesiapannya menyikapi berbagai aspirasi masyarakat. Untuk DTKS, tim teknis akan segera turun melakukan pendataan ulang agar program bantuan sosial lebih adil dan menyentuh yang benar-benar membutuhkan, " jelas Linda.
Reses ini ditutup dengan dialog terbuka dan penuh partisipasi, memperkuat komitmen bersama antara wakil rakyat dan masyarakat untuk membangun Kota Bukittinggi yang lebih maju dan berpihak kepada semua lapisan warga.(Lindafang).