LUWU TIMUR - Polemik mengenai pengembangan kawasan industri smelter di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terus memunculkan lapisan cerita baru.
Jika pada awalnya perhatian publik tertuju pada persoalan sewa lahan milik pemerintah daerah kepada PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP), penelusuran terhadap dokumen korporasi dan struktur kepemilikan perusahaan justru membuka gambaran yang lebih luas.
Di balik proyek kawasan industri yang menopang pembangunan fasilitas pengolahan nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) tersebut, muncul irisan jejaring bisnis yang mengarah pada dua kelompok konglomerasi nasional.
Penelusuran terhadap data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), dokumen beneficial owner, serta berbagai sumber terbuka menunjukkan adanya keterkaitan antara sejumlah entitas perusahaan yang terlibat dengan ekosistem bisnis milik pengusaha nasional Syamsuddin Andi Arsyad—yang dikenal luas sebagai Haji Isam—serta kelompok usaha yang memiliki irisan dengan Tiran Group.
Dari MoU Pertama ke Mitra Baru
Jejak keterlibatan dua kelompok bisnis tersebut dapat ditelusuri sejak tahap awal proses kerja sama pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Pada Juni 2025, Pemkab Luwu Timur menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Kawasan Anugerah Industri (KAI) untuk pengembangan kawasan industri di atas lahan milik pemerintah daerah.
Namun kerja sama tersebut tidak berlangsung lama. Pada 15 September 2025, MoU tersebut resmi diakhiri.
Hanya berselang sembilan hari setelahnya, tepatnya pada 24 September 2025, Pemkab Luwu Timur menandatangani MoU baru atas lahan yang sama dengan PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP). Penandatanganan itu berlangsung dalam sebuah pertemuan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Peralihan mitra dalam waktu yang sangat singkat ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai latar belakang perubahan tersebut.
Jejak Tiran Group?
Penelusuran terhadap struktur kepemilikan PT Kawasan Anugerah Industri menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencantumkan nama Suyuti Rauf sebagai beneficial owner.
Berdasarkan data terbuka dan berbagai jejak aktivitas profesional yang tercatat secara digital, nama tersebut memiliki keterkaitan dengan lingkungan bisnis Tiran Group, sebuah kelompok usaha yang dikenal dimiliki oleh pengusaha nasional Andi Amran Sulaiman.
Tiran Group selama ini dikenal memiliki berbagai portofolio usaha di sektor energi, pertambangan, logistik, hingga agroindustri.
Meskipun MoU antara Pemkab Luwu Timur dan PT Kawasan Anugerah Industri akhirnya dihentikan, keterlibatan perusahaan tersebut dalam tahap awal perencanaan kawasan industri menunjukkan bahwa proyek ini sejak awal telah menarik perhatian kelompok usaha besar.
Pergantian Pengendali PT IHIP
Sementara itu, perubahan penting justru terjadi pada struktur pengendali PT Indonesia Huali Industry Park.
Berdasarkan data Ditjen AHU, sejak 19 September 2025—atau hanya lima hari sebelum MoU dengan Pemkab Luwu Timur ditandatangani—pengendali mayoritas PT IHIP berubah.
Jika sebelumnya perusahaan tersebut dikendalikan oleh Huaxing Nickel (Hong Kong) Company Limited, kendali tersebut kemudian beralih kepada PT Malili Industrial Nusa Utama (MINU).
Perubahan ini menjadi signifikan karena PT MINU sendiri merupakan perusahaan yang relatif baru. Entitas tersebut dibentuk oleh dua perusahaan lain, yakni PT Malili Bumi Indonesia (MBI) dan PT Malili Tambang Raya (MTR).
Kedua perusahaan tersebut tercatat baru didirikan pada 1 Agustus 2025—kurang dari dua bulan sebelum mengambil alih pengendalian PT IHIP.
Jejak Ekosistem Bisnis Haji Isam?
Penelusuran terhadap beneficial owner dari perusahaan-perusahaan tersebut kemudian mengarah pada jejaring bisnis yang lebih luas.
Beneficial owner PT Malili Bumi Indonesia tercatat atas nama GT Denny Ramdhani dan Taufik Hidayat Kesatria. Sementara itu, beneficial owner PT Malili Tambang Raya adalah Junaidi, S.H., LLM dan Welly Susanto.
Sejumlah nama tersebut dalam berbagai pemberitaan sebelumnya kerap dikaitkan dengan ekosistem bisnis PT Dana Brata Luhur Tbk (DBL), sebuah perusahaan yang berada dalam kelompok usaha milik pengusaha nasional Syamsuddin Andi Arsyad, atau Haji Isam.
DBL sendiri dikenal memiliki portofolio bisnis di sektor pertambangan, infrastruktur, logistik, dan jasa energi.
Keterkaitan nama-nama tersebut dengan ekosistem bisnis DBL membuat perubahan pengendali PT IHIP menjadi perhatian tersendiri dalam dinamika proyek kawasan industri Luwu Timur.
Irisan Kepentingan Bisnis Besar
Jika ditarik lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa proyek kawasan industri yang menopang pembangunan fasilitas HPAL di Sorowako tidak hanya melibatkan perusahaan global seperti Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. dan PT Vale Indonesia Tbk.
Di level domestik, proyek ini juga tampak bersinggungan dengan jaringan bisnis nasional yang memiliki pengaruh signifikan di berbagai sektor strategis.
Menariknya, relasi bisnis antara sejumlah tokoh yang berada di balik kelompok usaha tersebut telah lama menjadi pengetahuan publik dalam lanskap bisnis Indonesia.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai bagaimana dinamika perubahan mitra dan struktur pengendali perusahaan tersebut terjadi dalam konteks pengembangan kawasan industri di Luwu Timur.
Pertanyaan yang Mengemuka
Rangkaian fakta ini pada akhirnya memunculkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.
Apakah pergantian mitra dalam pengelolaan kawasan industri tersebut semata merupakan keputusan bisnis biasa? Sejauh mana pemerintah daerah mengetahui perubahan struktur pengendali perusahaan yang menjadi mitra strategisnya? Dan bagaimana posisi kepentingan daerah dalam proyek yang nilainya mencapai miliaran dolar tersebut?
Di tengah narasi besar hilirisasi industri nikel dan pembangunan kawasan industri baru di Indonesia, kasus Luwu Timur menunjukkan bahwa transparansi kepemilikan perusahaan dan keterbukaan proses pengambilan keputusan publik tetap menjadi aspek yang sangat penting.
Sebab pada akhirnya, proyek industri mungkin dibangun di atas lahan daerah. Namun, siapa yang berada di balik kendali investasi dan bagaimana jejaring kepentingan itu bekerja—itulah yang kini mulai menjadi perhatian publik. (*)
