Oleh: Muh. Ahkam Jayadi
OPINI - Saat masa kampanye lalu, telinga kita dihangatkan oleh sebuah kata sakti yang terdengar sangat modern dan bermartabat, Meritokrasi.
Sang Kepala Daerah terpilih, dengan retorika yang memukau, berjanji akan menempatkan the right man on the right place.
Tidak ada lagi titipan, tidak ada lagi balas jasa politik, dan tidak ada lagi orang dalam. Semua berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
Namun, setelah kursi kekuasaan diduduki, narasi itu perlahan menguap layaknya embun pagi yang tersengat terik ambisi.
Realita di lapangan justru menunjukkan penempatan jabatan yang lebih mirip bagi-bagi kue sengketa daripada seleksi terbuka.
Ironi dalam SK Pelantikan
Meritokrasi secara sederhana adalah sistem yang memberikan penghargaan atau posisi berdasarkan kemampuan prestasi, bukan koneksi.
Namun, belakangan ini kita melihat fenomena yang kontradiktif. Banyak ASN berprestasi yang justru diparkir di posisi yang tidak sesuai dengan keahliannya.
Sebaliknya, figur-figur yang rekam jejaknya abu-abu namun memiliki kedekatan emosional atau politik dengan penguasa justru melenggang mulus menduduki jabatan strategis.
Jika sistem ini terus dibiarkan, kita sedang menuju jurang Murid-tokrasi sebuah sistem di mana jabatan diberikan kepada mereka yang paling patuh dan paling berjasa saat pilkada, bukan mereka yang paling ahli melayani rakyat.
Dampak Buruk bagi Publik
Mengapa kita harus peduli? Karena birokrasi adalah mesin penggerak pelayanan publik. Ketika mesin ini diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten hanya demi balas budi, maka yang menjadi korban adalah masyarakat.
- Inovasi Mandek: ASN yang kompeten akan merasa demotivasi karena kerja keras mereka kalah oleh jalur kedekatan.
- Pelayanan Melambat: Pemimpin yang tidak paham tupoksi butuh waktu lama untuk belajar, sementara rakyat butuh solusi cepat.
- Korupsi Terstruktur: Penempatan berdasarkan balas jasa seringkali diikuti dengan kewajiban setoran untuk mengembalikan modal politik.
Menagih Integritas, Bukan Sekadar Janji
Kepala daerah harus ingat bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak milik pribadi untuk memanjakan kroni. Janji kampanye tentang meritokrasi bukan sekadar pemanis buatan untuk menarik simpati pemilih cerdas, melainkan kontrak sosial yang harus dipenuhi.
Jangan sampai slogan Reformasi Birokrasi hanya menjadi pajangan di baliho pinggir jalan, sementara di dalam gedung balai kota, praktik nepotisme gaya baru justru sedang berpesta pora.
Kesimpulannya, rakyat tidak butuh kepala daerah yang pintar bersilat lidah. Rakyat butuh pemimpin yang berani menempatkan profesionalisme di atas kepentingan faksi.
Jika janji meritokrasi ini gagal ditepati, maka jangan salahkan publik jika di periode mendatang, kepercayaan itu akan pupus, menyisakan catatan merah dalam sejarah kepemimpinan Anda.
