Pemerintah Kota Kediri, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menghelat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota untuk merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Prioritas utama dalam forum strategis yang diadakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Jalan Basuki Rahmat, pada Jumat (13/3/2026) pukul 09.00 WIB ini, tertuju pada penguatan pelayanan dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Proses Musrenbang, yang telah bergulir sejak awal tahun 2026 dari tingkatan kelurahan, kecamatan, hingga kota, merupakan wujud nyata partisipasi aktif pemangku kepentingan dan masyarakat. Diharapkan melalui forum ini, berbagai aspirasi, usulan, dan masukan konstruktif dapat terhimpun demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, khususnya dalam fokus pada pelayanan dasar. "Kalau program fokus pada pelayanan dasar sehingga harapannya bisa berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Seperti di Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota ini difokuskan pada pelayanan dasar baik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, " ujar Mbak Wali.
Mbak Wali memberikan contoh konkret di bidang pendidikan, di mana Program Bosda hadir untuk memastikan siswa tidak lagi khawatir ijazahnya tertahan, sehingga mereka dapat belajar dengan aman dan nyaman. Program ini tidak hanya berfokus pada jenjang PAUD hingga SMP, tetapi juga meluas hingga SMA dan perguruan tinggi, sebagai upaya nyata Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Pemerintah Daerah tidak hanya mensupport PAUD hingga SMP saja, tapi juga SMA sampai perguruan tinggi sehingga warga Kota Kediri tidak hanya lulusan SMP atau SMA tapi mereka bisa berlanjut sampai perguruan tinggi, " jelasnya.
Di sektor kesehatan, upaya pemerintah daerah adalah melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang masih kurang. Hal ini sejalan dengan penekanan Mbak Wali bahwa layanan dasar, baik pendidikan maupun kesehatan, merupakan penentu utama IPM.
Menyikapi tantangan fiskal ke depan, di mana Kota Kediri diproyeksikan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 178 miliar dari Provinsi Jatim, Mbak Wali menegaskan perlunya perencanaan yang memprioritaskan layanan dasar. "sehingga nanti kita harus membuat perencanaan yang betul-betul diprioritaskan adalah layanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, kita tidak akan mengesampingkan yang lainnya baik jalan, bencana banjir juga diprioritaskan."
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, kolaborasi dengan provinsi, pusat, dan sektor swasta akan menjadi kunci. "Kita akan menyesuaikan dan nanti berkolaborasi dengan provinsi dan pusat maupun dengan pihak swasta agar supaya yang tidak bisa di backup dari APBD, bisa dibantu provinsi dan pusat, " imbuhnya.
Mbak Wali juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, termasuk dalam penanganan sampah. "Dengan begitu pihak swasta dan masyarakat bisa membantu pemerintah daerah untuk bergotong royong. Seperti, persoalan sampah tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi masyarakat bisa membantu dengan cara memilah sampah dari rumah melalui bank sampah setempat. Sehingga persoalan sampah ini dibutuhkan kesadaran dari masyarakat Kota Kediri, " pungkasnya.
Kepala Bappeda Kota Kediri, M.Ferry Djatmiko, S.Sos, M.Si., menggarisbawahi peran Musrenbang sebagai ruang sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia memaparkan bahwa Musrenbang Kelurahan yang telah dilaksanakan di 46 kelurahan pada 19-20 Januari 2026 menghasilkan 240 usulan, yang kemudian diverifikasi dan dibahas lebih lanjut.
Ferry menambahkan bahwa Musrenbang tematik GEDSI menghasilkan 18 usulan, sementara pokok pikiran DPRD mencapai 559 usulan. Ia juga menekankan pentingnya fokus pada program-program visi misi kepala daerah dan masing-masing OPD, serta meyakini bahwa keterbatasan fiskal tidak akan menghalangi terwujudnya program yang dibutuhkan masyarakat.
"Proses penyusunan RKPD Kota Kediri tahun 2027 telah berjalan sesuai dengan tahapan dengan partisipatif, transparan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami juga mengajak untuk turut memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD 2027, " tutupnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Walikota Kediri KH. Qowimuddin, perwakilan Bakorwil I Madiun, Plt Kepala Bappeda Provinsi Jatim M. Yasin, Asisten, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Camat, dan OKP.
