NTB Masih Tanpa Kepastian Jadi Tuan Rumah PON 2028, DPRD Desak Pemerintah Ambil Sikap

20 hours ago 5

Mataram, NTB – Rencana Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 masih belum menemui titik terang. Hingga kini, belum ada keputusan pasti dari pemerintah pusat dan Daerah terkait kesiapan NTB menggelar ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut.

Anggota DPRD Provinsi NTB dari Komisi V Fraksi PKB, Wahyu Apriawan Riski, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah.

"Sampai saat ini kami belum mendapat kepastian tentang NTB menjadi tuan rumah PON 2028, " ujar Wahyu saat ditemui pada Kamis (3/4/2025).

Wahyu menyoroti bahwa sejak awal wacana NTB menjadi tuan rumah sudah digaungkan, namun hingga kini belum ada kejelasan. Apalagi, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran, yang bisa berdampak pada minimnya dukungan finansial bagi daerah yang ingin menyelenggarakan PON.

"Dengan situasi keuangan pemerintah pusat yang seperti sekarang, tentu tidak akan ada dukungan penuh terutama terkait anggaran, " tegasnya.

DPRD NTB pun berencana mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan kepastian. Menurut Wahyu, jika NTB serius ingin menjadi tuan rumah, maka persiapan harus dilakukan sejak dini, baik dari segi infrastruktur maupun anggaran.

"Pelaksanaan PON adalah event nasional yang membutuhkan anggaran besar serta persiapan panjang. Kita harus belajar dari pengalaman penyelenggaraan PON sebelumnya agar lebih maksimal, " katanya.

Selain itu, Wahyu juga menegaskan bahwa Gubernur NTB harus segera menentukan sikap terkait kesiapan provinsi tersebut menjadi tuan rumah.

"Jika NTB memang tidak siap, lebih baik segera dinyatakan daripada menggantungkan harapan tanpa kepastian, " tutupnya.

Dengan waktu yang semakin terbatas, keputusan terkait NTB sebagai tuan rumah PON 2028 menjadi krusial. Apakah NTB siap menggelar perhelatan akbar ini, atau justru harus mengibarkan bendera putih? Semua kini bergantung pada keputusan pemerintah daerah dan pusat. (Adb) 

Read Entire Article
Karya | Politics | | |