Pelanggaran HAM di Papua: Pembakaran Sekolah dan Puskesmas oleh OPM Menambah Derita Warga

PAPUA - Aksi kekerasan yang terus terjadi di Papua, terutama oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), semakin mengkhawatirkan. Pembakaran serta perusakan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat setempat, menghambat akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Serangan terhadap sekolah dan puskesmas bukan hanya merusak bangunan fisik, tetapi juga menghancurkan harapan serta masa depan generasi Papua. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), karena secara langsung merampas hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Serangan Berulang di Fasilitas Vital

Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian aksi brutal telah terjadi di berbagai wilayah Papua. Salah satu insiden yang paling mencuat adalah pembakaran Sekolah Dasar di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, pada 21 Maret 2025. Akibatnya, aktivitas belajar-mengajar lumpuh total, dan para siswa kembali terjebak dalam keterbatasan akses pendidikan.

Tak hanya sekolah, fasilitas kesehatan juga menjadi sasaran. Puskesmas di wilayah yang sama turut dibakar habis, membuat masyarakat kehilangan satu-satunya tempat untuk mendapatkan layanan medis. Dalam kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau, kehilangan fasilitas kesehatan berarti meningkatnya risiko kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa ditangani.

Dampak Luas dan Kecaman Keras

Aksi pembakaran dan perusakan ini menambah kesengsaraan masyarakat Papua, yang selama ini telah menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintah telah berupaya membangun infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun serangan kelompok OPM justru merusak upaya tersebut dan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Papua.

Natalius Pigai, Menteri HAM, dalam konferensi pers pada Kamis (27/03/2025), menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius.

"Sekolah dan puskesmas adalah dua fasilitas paling vital bagi kehidupan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas seperti Papua. Pembakaran dan perusakan ini adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun, karena semakin memperparah penderitaan masyarakat yang sudah hidup dalam keterbatasan, " ujar Natalius Pigai.

Aksi teror yang dilakukan oleh OPM ini tidak hanya menghambat pembangunan Papua, tetapi juga memperpanjang siklus penderitaan masyarakat setempat. Anak-anak yang kehilangan sekolah kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik, dan warga yang kehilangan puskesmas kehilangan akses terhadap kesehatan yang mereka butuhkan.

Pemerintah bersama aparat keamanan terus berupaya untuk memulihkan kondisi Papua dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kembali hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Namun, selama kelompok separatis masih melakukan aksi kekerasan, harapan untuk Papua yang lebih damai dan sejahtera masih menghadapi tantangan besar. (Red1922)