MOROWALI, Indonesiasatu.id– Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, S.E., membuka secara resmi Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang berlangsung di Aula Hotel Soldadu, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, pada Kamis (4/12/2025). Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjadikan layanan hukum lebih mudah diakses, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di pelosok daerah.
Posbankum sebagai lembaga pemberian layanan hukum gratis bagi masyarakat adalah program yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI, serta dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Morowali yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa layanan hukum yang diberikan sesuai standar nasional dan memiliki kualitas yang terjamin.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Iriane Iliyas menuturkan bahwa Posbankum yang akan dibentuk nantinya akan berfungsi sebagai pusat layanan hukum terdepan di tingkat desa dan kelurahan – menjadikan akses hukum tidak lagi terasa jauh atau mahal bagi masyarakat. “Fungsi Posbankum tidak hanya sebatas konsultasi hukum, tetapi juga meliputi advokasi dan pendampingan penuh di pengadilan bagi mereka yang membutuhkannya, ” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali akan menggandeng lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi untuk mendukung pelaksanaan layanan. Hal ini bertujuan memastikan bahwa layanan yang diberikan memiliki kualitas kepastian hukum yang jelas, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. “Kami tidak ingin hanya memberikan layanan semata, tetapi layanan yang berkualitas dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Kerjasama dengan lembaga terakreditasi adalah langkah penting untuk mencapai itu, ” tegas Wabup Iriane.
Lebih lanjut, Iriane berharap para kepala desa dan lurah yang hadir dalam sosialisasi dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk menggali informasi terkait solusi dan layanan hukum. Mereka yang menjadi ujung tombak di tingkat desa/kelurahan diharapkan dapat menjadi perantara yang efektif, memberitahukan kepada warga tentang keberadaan Posbankum dan membimbing mereka yang membutuhkan bantuan. “Kepala desa dan lurah adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran Anda sangat penting agar layanan Posbankum benar-benar menjangkau yang membutuhkan, ” katanya.
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut para perwakilan penting, antara lain Perwakilan Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Hukum dan HAM, Sopian, A.Md.IP., SH., MH; I Nyoman Sukamasa, SH., MH; serta Patricia Cicilia Maria, S.Kom. Juga hadir Kabag Hukum Bagian Hukum Setkab Morowali, Bahdin Baid, SH., MH; pimpinan OPD terkait; serta seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Morowali yang menjadi sasaran utama sosialisasi ini.
Setelah sambutan dan materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi penyerahan piagam penghargaan dan sertifikat dari Kantor Wilayah Sulawesi Tengah kepada Kepala Desa Bahomoahi. Penyerahan ini menjadi simbol apresiasi terhadap peran desa dalam mendukung program layanan hukum masyarakat dan sebagai dorongan bagi desa lain untuk ikut aktif dalam pembentukan Posbankum.
Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap Posbankum dapat segera terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, menjadikan layanan hukum gratis sebagai hak yang dapat dinikmati oleh semua warga – tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketertiban hukum dan keadilan sosial di daerah Morowali. (IKP & TAR)
