PANGKEP SULSEL - Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Herman Djide saat diajak konsultasi tentang peranan perbankan dalam menghidupkan ekonomi masyarakat, Rabu (20/11/2025) di warkop Malelleng Minasatene.
Herman Djide menjelaskan bahwa Perbankan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Namun, penting bagi lembaga keuangan ini untuk tidak hanya fokus pada keuntungan semata, melainkan ikut memastikan bahwa setiap kebijakan, produk, dan layanan yang mereka hadirkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Tanpa keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, industri perbankan hanya akan menjadi menara gading yang jauh dari realitas sosial.
Menurut pimpinan Redaksi Media Indonesia Satu Perwakilan Kabupaten Pangkep ini bahwa salah satu persoalan terbesar yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah tingginya bunga pinjaman yang membebani mereka. Ketika masyarakat membutuhkan modal untuk usaha atau kebutuhan mendesak, bunga yang tidak terjangkau justru membuat mereka semakin tertekan. Di sinilah perbankan dituntut untuk menghadirkan skema pembiayaan yang lebih manusiawi, adil, dan mendorong produktivitas.
Bank semestinya memahami bahwa kesejahteraan masyarakat adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih berharga. Jika masyarakat berdaya secara ekonomi, mampu membangun usaha, dan bertumbuh bersama, maka perbankan pun akan merasakan dampak positifnya melalui perputaran dana yang sehat dan berkelanjutan. Kesejahteraan rakyat bukanlah beban, melainkan fondasi bagi stabilitas sistem keuangan.
Di era modern seperti saat ini, bank memiliki banyak peluang untuk menciptakan produk inovatif yang memudahkan masyarakat kecil. Mulai dari kredit mikro, pembiayaan tanpa agunan, hingga program edukasi literasi keuangan yang membantu masyarakat memahami cara mengelola uang dengan lebih baik. Inovasi tersebut dapat menjadi jembatan antara bank dan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan formal.
Selain itu kata Herman, perbankan juga harus lebih aktif turun ke lapangan. Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya potensial, namun kurang percaya diri untuk berurusan dengan bank karena proses administrasi yang rumit. Dengan merampingkan prosedur, menyederhanakan persyaratan, serta memberikan pendampingan, bank dapat menjadi mitra yang benar-benar hadir untuk rakyat.
Di sisi lain, pemerintah juga memegang peran penting dalam mengarahkan sektor perbankan agar tidak semata-mata berorientasi pada profit. Regulasi yang berpihak kepada masyarakat seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, dan insentif bagi bank yang membantu UMKM perlu diperkuat. Kolaborasi antara bank dan pemerintah akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.
Di tembahkan Herman bahwa masyarakat pun harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait layanan perbankan. Transparansi biaya, kejelasan kontrak, hingga layanan pengaduan yang responsif harus menjadi standar dasar bagi industri ini. Dengan komunikasi dua arah yang terbuka, kepercayaan publik terhadap perbankan akan meningkat.
Arah pembangunan ekonomi Indonesia yang menekankan pemerataan dan penguatan sektor rakyat membutuhkan perbankan yang mampu mengikuti visi tersebut. Bank yang adaptif, peduli, dan berorientasi pada kesejahteraan akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput.
Pada akhirnya, kata Herman, perbankan yang berpihak kepada masyarakat bukanlah sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Tanpa komitmen kuat untuk mendukung kesejahteraan rakyat, perbankan hanya akan berjalan di tempat. Dengan menjadikan masyarakat sebagai pusat layanan, perbankan dapat mewujudkan sistem keuangan yang tidak hanya sehat secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial. ( Eda)
