JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat menjamin integritas dalam penyelenggaraan ibadah suci. Menurut Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Azhar Simanjuntak, fokus utama pembentukan kementerian baru ini adalah memastikan bahwa institusi tersebut diisi oleh individu-individu yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi.
“Pak Presiden menginginkan institusi ini wajahnya (menjamin) integritas dan kompetensi, ” ujar Dahnil, Sabtu (23/8/2025), di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Ia menambahkan bahwa proses perubahan nama dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026. “Ini kan sebenarnya tinggal bedol desa saja, ” jelasnya.
Perkembangan kasus haji belakangan ini menjadi sorotan, khususnya terkait kesehatan jemaah yang sempat mendapat teguran dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Hal ini mendorong adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat aspek kesehatan dalam persiapan ibadah haji.
“Bagaimana pemerintah mengantisipasi ini, enggak lagi kecolongan kalau sebenarnya jemaah itu sakit. Yang baru ke depannya kami ingin memunculkan manasik kesehatan, ” ungkap Dahnil. Untuk mewujudkan program manasik kesehatan ini, BP Haji akan menggandeng Persatuan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi).
“Kami bekerja sama dengan teman-teman Perdokhi, beliau-beliau nanti akan ikut membantu kami merancang persiapan manasik kesehatan, ” kata Dahnil. Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengubah standar operasional prosedur (SOP) dalam tahap pemeriksaan kesehatan.
“Misalnya yang sakit jantung. Nah treatment yang bagus supaya satu tahun sebelum berangkat tetap sehat itu gimana. Nanti secara keilmuan itu Perdokhi, kami yang siapkan (mekanismenya), ” lanjut Dahnil.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Perdokhi, Muchtaruddin Mansyur, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan 16 poin rekomendasi untuk transformasi kebijakan istithoah kesehatan haji. Rekomendasi tersebut meliputi penambahan vaksin influenza berbasis sel, vaksin pneumonia, serta pemberian imunomodulator asli Indonesia seperti ekstrak Phyllantus Niruri yang dikombinasi dengan multivitamin.
“Kalau dari pengajuan, kami berharap dalam satu tahun terindentifikasi itu ada pembinaan-pembinaan untuk pemeliharaan istitahah. Pak Dahnil sudah sampaikan minimal dua kali pemeriksaan, ” ujar Mansyur.
Ia menambahkan, “Melakukan manasik fisik kemudian assessment akhir menjelang keberangkatan ke embarkasi. Jadi diembarkasi tidak ada lagi yang dinyatakan tidak istitahah.”
