Jakarta, 18 Maret 2025 – Center For Strategy and Information (CSI) melalui Edy Syahputra menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Gagasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara pengumuman perubahan kebijakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan perlunya efek jera bagi koruptor agar mereka tidak lagi merugikan negara. "Saya nanti juga akan sisihkan dana untuk bikin penjara yang sangat kokoh, di tempat terpencil, supaya mereka gak bisa keluar malam hari. Kita cari pulau, jadi kalau mereka mau keluar biar ketemu hiu, " ujar Prabowo.
Edy Syahputra menanggapi bahwa pembangunan penjara di pulau terpencil memang dapat menjadi solusi, tetapi ada hal yang lebih mendesak, yakni perbaikan integritas dan moralitas para petugas lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, banyak kasus di mana narapidana mendapat perlakuan khusus atau bahkan fasilitas mewah di dalam penjara karena lemahnya pengawasan petugas.
"Yang lebih utama di lapas adalah integritas petugasnya. Jangan sampai mereka tergoda oleh rayuan para penghuni lapas. Tidak boleh ada pelayanan spesial, apalagi fasilitas mewah yang membuat mereka nyaman menjalani hukuman, " kata Edy.
Selain itu, ia juga menyoroti maraknya penyelundupan alat komunikasi ke dalam lapas, yang sering digunakan narapidana untuk mengendalikan berbagai tindak kejahatan, termasuk peredaran narkoba. "Sudah ada aturan larangan handphone di dalam lapas, tetapi faktanya banyak warga binaan masih memilikinya. Ini harus ditindak tegas, " tambahnya.
Jika Presiden benar-benar serius membangun penjara khusus bagi koruptor, Edy mengusulkan agar lokasinya berada di Kepulauan Seribu atau Pulau Sangiang, Banten. "Tidak perlu pulau yang ada hiunya. Yang lebih penting adalah petugas sipil yang bersikap seperti hiu—tegas, berintegritas, dan tidak bisa dibeli, " tegasnya.
CSI menilai korupsi sebagai kejahatan berat yang merugikan negara dan mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, hukuman yang lebih berat dan tegas bagi koruptor harus segera diwujudkan. "Kami mendukung penuh rencana Presiden Prabowo. Ini adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan bahwa negara serius dalam memberantas korupsi, " pungkas Edy.