JAKARTA - Di tengah derasnya arus informasi, ancaman manipulasi opini publik kian nyata. Penggunaan akun robot, komentar otomatis, hingga rekayasa konten audio dan visual menjadi senjata ampuh untuk menyebarkan propaganda secara masif dan instan. Situasi ini menuntut kewaspadaan kita semua, termasuk saya sebagai pengamat yang kerap menyaksikan bagaimana narasi bisa dibentuk sedemikian rupa.
Menyadari betapa rentannya ruang publik terhadap serangan disinformasi, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, Guru Besar STIK-PTIK Jakarta, menekankan peran strategis media dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia melihat media bukan sekadar corong berita, melainkan fondasi penting dalam ekosistem politik.
"Media adalah bagian dari infrastruktur politik yang menghubungkan figur politik dengan publik, " ujarnya, Jumat (06/03/2026), menggambarkan betapa eratnya keterkaitan antara media dan jalannya pemerintahan.
Oleh karena itu, tanggung jawab media untuk menciptakan ruang publik yang rasional, terbuka, dan berlandaskan informasi akurat menjadi sangat besar. Terlebih lagi, di era digital ini, media online telah menjelma menjadi penopang utama ruang publik. Jangkauannya yang tak terbatas dan kecepatan penyebarannya mampu menembus batas geografis.
Namun, di balik gemerlap persaingan trafik dan tuntutan kecepatan yang kerap membayangi, Albertus mengingatkan bahwa etika jurnalistik tak boleh terabaikan. Verifikasi informasi yang cermat adalah harga mati.
"Tantangan media hari ini adalah menggabungkan kecepatan dengan akurasi, kreativitas dengan etika, serta kompetisi trafik dengan tanggung jawab publik, " kata Albertus, merangkum dilema yang dihadapi insan pers masa kini.
Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi sangat bergantung pada kemampuan media untuk menjaga integritas informasi dan membentengi ruang publik dari serangan disinformasi. Ini adalah perjuangan yang harus kita dukung bersama. (PERS)
