KERINCI, JAMBI – Proyek saluran irigasi yang berlokasi di Desa Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci kembali menjadi sorotan tajam kalangan aktivis. Hasil penelusuran awak media di titik pekerjaan memperlihatkan kondisi konstruksi yang dinilai jauh dari standar teknis dan berpotensi merugikan keberlangsungan irigasi pertanian di kawasan tersebut.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, pasangan dinding saluran terlihat tidak rapi dan tidak seragam. Material batu yang terpasang tampak didominasi batu kapur dan batu gunung, bukan batu kali berkualitas yang lazim digunakan pada pekerjaan irigasi dengan debit air berkelanjutan. Sejumlah bagian bahkan terlihat retak dan terkelupas meski proyek belum rampung 100 persen. Kondisi ini memperkuat dugaan publik mengenai cacat mutu yang selama ini ramai dibicarakan.
Selain itu, adukan semen yang digunakan tampak terlalu tipis dan dipenuhi dominasi pasir, sehingga memunculkan kekhawatiran serius terhadap daya ikat serta ketahanan struktur. Awak media juga mendapati lantai dasar saluran dikerjakan sangat minim ketebalan, bahkan terkesan sekadar ditempel untuk memenuhi bentuk fisik, bukan untuk menjamin durabilitas jangka panjang.
Seorang aktivis Kerinci menilai apa yang terjadi di lapangan menunjukkan lemahnya kontrol dan transparansi.
“Kualitasnya sangat jauh dari standar, bangunan jelas asal jadi, dan tidak terlihat pengawasan teknis sama sekali, ” tegas aktivis Syafri.
Ketiadaan papan informasi proyek turut memperburuk persepsi publik. Hingga kini tidak diketahui nilai anggaran, sumber dana, masa kerja, maupun pihak pelaksana teknis. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa proyek sengaja berjalan tanpa transparansi dan tanpa ruang kontrol sosial. Namun demikian, proyek tersebut diduga kuat dikelola melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA – BWSS VI Jambi.
Aktivis mendesak agar pihak terkait tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi turun langsung meninjau konstruksi fisik yang telah berjalan. Menurut mereka, pengawasan tidak boleh sebatas dokumen atau laporan berjenjang, melainkan pengecekan lapangan secara berkala agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
Hasil penelusuran media di lokasi juga menunjukkan tidak adanya aktivitas teknisi pengawasan maupun kontrol mutu dari pihak terkait pada saat proses pengerjaan berlangsung. Kondisi ini menguatkan desakan agar mekanisme internal OP SDA BWSS VI dibenahi secara menyeluruh.
Aktivis menegaskan bahwa sorotan ini tidak boleh berhenti hanya sebagai pemberitaan, melainkan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik dan administrasi secara resmi, mengingat irigasi merupakan faktor vital produktivitas pertanian Kerinci. Tanpa pembenahan total, pekerjaan bersumber negara dikhawatirkan kembali dinilai tidak efektif, tidak tepat guna, dan gagal memberi dampak pada kesejahteraan petani.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BWSS VI, termasuk belum diperoleh informasi jelas mengenai sumber anggaran proyek irigasi tersebut. (son)
