TANGSEL — Aroma pembagian anggaran yang diduga “ngawur” kembali tercium dari proyek Jembatan Cipayung Mas Tahun 2022. Laporan resmi (DUMAS) dari Cecep Anang Hardian sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Banten, dan kini dua figur publik ikut “menyiram bensin ke api, ” membuat tekanan terhadap Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) semakin keras.
Pasalnya, jembatan yang dibangun dengan uang APBD itu ternyata diduga berdiri di atas aset milik Polisi Udara, bukan aset Pemkot Tangsel. Jika dugaan ini benar, maka proyek tersebut bisa menjadi contoh paling terang-benderang dari kekacauan tata kelola anggaran dan aset daerah.
“Kalau benar salah aset, itu bukan kesalahan itu SKANDAL.”
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII), yang kerap disapa bang Joena pun tidak menahan kata-kata.
Ia menilai persoalan ini tidak bisa lagi dibungkus dengan istilah “administrasi kurang lengkap.”
“Kalau APBD dipakai membangun di atas aset Polisi Udara, itu bukan sekadar salah. Itu SKANDAL. Pemkot Tangsel harus berhenti pura-pura bingung. Publik tidak bodoh, ” tegas Joena.
Ia juga menyebut bahwa dunia pers sudah terlalu sering menemukan proyek-proyek yang nekat jalan dulu, dokumen belakangan, seolah anggaran puluhan miliar hanya mainan.
“Kami ini wartawan, bukan pelengkap upacara. Kalau ada yang janggal seperti ini, kami bongkar, ” tambahnya.
“Ini pola lama: bangun dulu, legalitas urusan nanti.” dilanjut ungkapan dari Pemerhati kebijakan publik Agus Sapto Utomo, S.E. menegaskan bahwa kasus ini bukan berdiri sendiri.
Menurutnya, dugaan penggunaan aset yang salah adalah gejala dari pola berulang di Tangsel. “Ini bukan hal baru. Banyak proyek di Tangsel yang jalannya duluan, barulah mikir aturan. Kalau ini dibiarkan terus, sama saja pemerintah mengajari OPD untuk bekerja ngawur, ” ujarnya pedas.
Dirinya juga menyoroti potensi kerugian negara:
“Bagaimana BPK mau audit kalau barangnya saja bukan milik daerah? Ini sudah kelewatan.” Pungkas Agus Sapto.
Disisi lain, Cecep Anang Hardian yang juga sebagai aktivis yang kritis, dalam celotehannya juga memaparkan protes tegasnya.
Ini uang rakyat, bukan uang kakek buyut pejabat.”
Sebagai pelapor, Cecep Anang Hardian tidak main-main. Ia menganggap proyek ini harus dibuka total, termasuk siapa yang memberi perintah, siapa yang menyetujui, dan siapa yang menutup mata.
“Ini uang rakyat, bukan uang kakek buyut pejabat. Tidak boleh dipakai sembarangan di atas aset yang bukan milik daerah, ” kata Cecep.
Ia juga memperingatkan bahwa jika dibiarkan, praktik seperti ini bisa menciptakan preseden berbahaya,
“Hari ini jembatan, besok mungkin gedung. Lama-lama APBD dipakai bangun fasilitas di tanah orang tanpa takut diperiksa.”
Laporan DUMAS Resmi Masuk Kejati — Bola Panas Ada di Tangan Penyidik
DUMAS yang diajukan Cecep kini berada di Kejati Banten, lengkap dengan permintaan investigasi menyeluruh. Posisi Kejati kini menjadi kunci apakah dugaan ini akan berhenti sebagai isu atau berlanjut sebagai perkara serius yang menyeret pejabat terkait.
Pemkot Tangsel Masih Bungkam — Publik Bertanya: “Kenapa Diam?”
Hingga kini tidak satu pun pejabat Tangsel buka suara.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada konferensi pers.
Tidak ada dokumen yang ditunjukkan.
Keheningan ini justru menambah curiga publik.
Jika memang semua legal, mengapa sulit sekali memberikan bukti?
Jika semua beres, mengapa Pemkot memilih diam?
Masyarakat Menunggu Kejati “Menyalakan Lampu Senter”
Dengan tekanan dari:
Pelapor warga (Cecep)
Tokoh Pers Nasional (Joena – AWII)
Pemerhati kebijakan publik (Agus Sapto Utomo, S.E.)
Kasus dugaan salah aset ini kini berubah menjadi isu besar yang tak bisa lagi disapu ke bawah karpet.
Yang ditunggu publik sekarang hanya satu... Apakah Kejati berani membuka semuanya sampai ke akarnya?
(Spyn).
