MALUKU UTARA - Sebuah pengungkapan besar terkait praktik penambangan ilegal baru-baru ini menggemparkan publik. Ketua Harian Satgas Penegakan dan Penertiban (PKH), Febrie Adriansyah, membeberkan data mengejutkan mengenai luasan lahan tambang yang diduga beroperasi secara ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Temuan ini mengindikasikan adanya praktik yang merugikan negara dan lingkungan dalam skala masif.
PT Weda Bay Nikel, yang beroperasi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, disebut-sebut menguasai total lahan seluas 5.000 hektare. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 148, 25 hektare yang telah melalui proses verifikasi hukum yang cermat dan berhasil dikuasai oleh pihak berwenang.
"Yang baru kita verifikasi tentunya dengan pertimbangan hukum yang cermat baru seluas 148, 25 hektare dan itu yang telah kita kuasai kemarin, " ucap Febrie dalam sambutannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Tak hanya di Maluku Utara, PT Tonia Mitra Sejahtera juga tercatat memiliki lahan tambang yang signifikan di Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini dilaporkan menguasai lahan seluas 5.891 hektare.
"PT Tonia Mitra Sejahtera di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 172, 82 hektare, " ungkap Febrie.
Secara keseluruhan, Febrie menambahkan, total lahan tambang ilegal yang berhasil didata oleh Satgas PKH mencapai angka fantastis, yaitu 4.265.376, 32 hektare. Lahan seluas ini ternyata dikuasai oleh 72 perusahaan yang berbeda. Dari jumlah tersebut, 51 perusahaan telah teridentifikasi, sementara 21 perusahaan lainnya masih dalam tahap verifikasi.
Febrie menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH ini telah berlandaskan pada landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan pengelolaan sumber daya alam negara sesuai dengan koridor hukum dan demi kepentingan masyarakat luas. (PERS)
