SIMALUNGUN - Program keberlanjutan pembangunan infrastruktur, mendukung peningkatan perekonomian dan mendorong minat kalangan investor mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei hingga saat ini masih berlanjut.
Informasi terkait hal ini menyebutkan, pemerintah mendukung pelaksanaannya di kawasan industri Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (06/02/2026), sekira pukul 10.00 WIB.
Namun, dalam proses pelaksanaannya, kalangan publik menyoroti kinerja manajemen PTPN IV Regional I Unit Pembangunan Infrastruktur Sei Mangkei (PISMK; red) selaku pemilik otoritas pengawasan pembangunan tersebut.
"Nilai investasi yang digelontorkan oleh pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur di kawasan industri Sei Mangkei ini tidak transparan, " ungkap seorang pria yang aktif sebagai penggiat sosial kontrol masyarakat.
Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dilaksanakan bernilai signifikan. Namun, dalam proses pengerjaan sejumlah proyek fisik ditemukan tidak sesuai dengan spek teknis , mutu dan kualitasnya.
"Sejumlah proyek fisik yang dikerjakan oleh pihak vendor tanpa pengawasan maksimal dan disinyalir terjadi pembiaran sehingga peluang memanipulasi alokasi biaya terbuka, " imbuh K Damanik.
Kemudian, K Damanik menambahkan, agar pemerintah secara terbuka melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen Unit Pembangunan Infrastruktur Sei Mangkei (PISMK; red), sekaligus melakukan audit terhadap pengelolaan anggarannya.
"Kalangan publik mendesak pihak berwenang melakukan pengawasan dan mengaudit nilai proyek infrastruktur di KEK Sei Mangkei ini dijadikan lahan korupsi berjamaah, " pungkasnya.
Sementara, pihak Manajemen PISMK Sei Mangkei belum dapat dikonfirmasi terkait pengawasan terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di KEK Sei Mangkei hingga rilis berita ini dilansir ke publik.
