BERAU— Pemerintah Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, bersama warga melakukan koordinasi terkait status dan pemanfaatan lahan tidur yang akan dijadikan garapan masyarakat.
Pertemuan tersebut juga membahas kejelasan batas lahan yang diduga berdekatan dengan area sebutan “brocol” atau PT Berau Coal serta memastikan tidak adanya tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung.
Dalam dialog itu, warga menjelaskan bahwa kondisi pasti lahan belum dapat dipastikan sebelum pengecekan lapangan dilakukan. Mereka meminta adanya batas aman berjarak ratusan meter dari area brocol agar penggarapan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, hasil pengecekan awal pemerintah kampung dan kecamatan menyimpulkan bahwa lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung, termasuk area sekitar Lobang Burung, yang merupakan tanah milik keluarga Gaffar. Gaffar juga menegaskan bahwa lahannya tidak berada di wilayah brocol maupun hutan lindung.
Kepala Kampung Tumbit Dayak, Ahmad Gamlan, dalam kesempatan itu meminta seluruh proses verifikasi dilakukan secara teliti dan transparan. Ia menekankan bahwa pengecekan yang lebih mendalam diperlukan agar dasar penerbitan surat garapan tidak menimbulkan sengketa.
“Sebelum surat garapan diterbitkan, warga diminta untuk mulai menggarap sebagai bukti awal. Namun seluruh proses harus tetap mengikuti prosedur dan melalui pengecekan yang benar, ” ujarnya.
Pertemuan ini turut dihadiri tokoh masyarakat serta pendamping hukum warga, Muh. Hasyim Hanis, SE, S.Pd, C.L.E, yang ikut mendampingi proses klarifikasi dan diskusi.
Selain membahas legalitas lahan, pertemuan tersebut juga menyinggung sejarah Tumbit Melayu, di mana masyarakat Bugis tercatat sebagai kelompok perantau pertama yang masuk ke wilayah tersebut.
Pemerintah kampung berharap pemanfaatan lahan tidur dapat berjalan lancar sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan persoalan batas atau status lahan.
(red-jni Kaltim)
