JAKARTA - Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi pembangunan kereta api nasional langsung disambut tantangan oleh legislator di senayan.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem, Ir. H. Teguh Iswara Suardi, ST., M.Sc., dengan tegas meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadikan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai prioritas utama dalam proyek modernisasi transportasi dan integrasi antarmoda.
Menurut Teguh, momentum arahan Presiden ini harus menjadi starting point bagi daerah di luar Jawa, terutama Sulsel, untuk ngebut mengejar ketertinggalan sistem transportasi.
Ia bahkan memuji langkah Kemenhub yang telah membentuk Direktorat Jenderal Integrasi Antarmoda sebagai langkah strategis untuk mempercepat konektivitas nasional.
“Kami sangat berharap realisasi integrasi antarmoda ini bisa diprioritaskan di Sulawesi Selatan, ” ujar Teguh, dalam pernyataan resminya kepada barru.warta.co.id, pada Rabu (19/11/2025).
Saat ini, jalur rel di Sulsel baru menjangkau tiga kabupaten, Maros, Pangkep, dan Barru. Teguh Iswara mendesak agar jalur ini segera diperpanjang hingga jantung Kota Makassar dan diintegrasikan secara total dengan akses vital lainnya, seperti Bandara, Pelabuhan, dan Kawasan Strategis Ekonomi.
Ia menekankan bahwa integrasi ini bukan sekadar urusan pindah tempat, tapi kunci untuk mengubah peta ekonomi Sulsel. Masyarakat bisa tinggal di daerah penyangga, tetapi tetap bekerja di Makassar, tekanan lalu lintas di ibu kota provinsi akan jauh berkurang.
Selain itu, waktu tempuh dan biaya mobilitas yang lebih singkat dan murah dan kawasan di sekitar jalur kereta api akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Dampaknya besar mengurangi kemacetan, menekan urbanisasi, serta meningkatkan efisiensi ekonomi, ” tegas Teguh, menggambarkan visi Sulsel yang lebih maju dan terhubung.
Tak hanya kereta api, Teguh juga menyoroti jeritan wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Ia mengungkap ironi, bahwa banyak pulau di Pangkep bahkan yang berdekatan dengan destinasi favorit seperti Bali dan Kalimantan belum memiliki dermaga yang layak.
Ia menyampaikan bahwa Dokumen Engineering Design (DED) untuk pembangunan dermaga yang sudah disiapkan Pemda bahkan sudah kedaluwarsa dan harus segera diperbarui.
“Wilayah kepulauan Pangkep ini selalu menjadi daerah miskin di Sulsel, bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena aksesibilitasnya yang sangat terbatas. Dermaga itu kunci untuk membuka isolasi dan membangun perekonomian masyarakat, ” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Teguh mengingatkan Pemerintah Pusat soal kebutuhan yang terlihat sederhana namun berdampak fatal, minimnya lampu jalan di berbagai ruas jalan nasional di Sulsel.
Kondisi penerangan yang buruk, diperparah dengan banyaknya truk yang parkir sembarangan, telah berkali-kali memicu kecelakaan tragis.
“Mungkin terlihat sederhana, tapi lampu jalan adalah kebutuhan mendasar yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, ” tutup Teguh, meminta perhatian serius terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai bagian tak terpisahkan dari keselamatan transportasi.
