BARRU - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Barru melontarkan kritik keras terhadap kinerja media online lokal di Barru.
LAKI menyoroti bahwa selain lemahnya kontrol profesionalisme, banyak media yang cenderung kehilangan independensinya dan berubah fungsi menjadi corong atau humas tidak resmi bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru.
Ketua LAKI Barru, Andi Agus menyatakan keprihatinan atas minimnya pemberitaan yang bersifat investigatif, kritis, atau berimbang terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah.
"Kami melihat mayoritas media online lokal di Barru hanya menayangkan kegiatan seremonial, pujian, atau press release resmi dari Pemkab. Di mana fungsi pengawasan dan kontrol sosial media sebagai pilar keempat demokrasi? Seolah fungsi itu kini mati suri, " ujar Andi Agus dengan nada tegas.
Menurut LAKI, kecenderungan ini menciptakan ruang bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang tidak terpantau, terutama dalam isu-isu sensitif seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, dan implementasi kebijakan publik.
Kritik LAKI Barru tidak hanya sebatas isi berita, tetapi juga menyinggung dugaan kuat adanya konflik kepentingan yang memengaruhi objektivitas jurnalistik.
"Media seharusnya menjadi penyeimbang, bukan penguat kekuasaan semata. Ketika sumber utama pendapatan media terlalu bergantung pada dana kerjasama publikasi Pemkab, independensi mereka otomatis terancam. Ini bukan lagi kritis, tapi propagandis, " tambahnya.
LAKI mencurigai bahwa ketergantungan finansial ini yang membuat media-media tersebut enggan atau takut menayangkan temuan-temuan kontroversial atau laporan masyarakat yang menyudutkan eksekutif daerah.
Menanggapi kondisi ini, LAKI Barru menuntut tiga hal utama kepada insan pers di Barru dan lembaga terkait:
1. Tarik Diri dari Ketergantungan: Media online harus mencari sumber pendanaan yang lebih beragam dan mengurangi ketergantungan pada anggaran publikasi pemerintah agar independensi terjaga.
2. Perkuat Jurnalisme Investigasi: Mendesak media untuk kembali pada khittah jurnalistik dengan memperkuat liputan yang berani, mendalam, dan mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi.
3. Evaluasi Pola Kerjasama: Meminta Pemkab Barru untuk mengevaluasi pola kerjasama publikasi agar tidak disalahgunakan sebagai alat membungkam kritik.
LAKI Barru berjanji akan terus mengawasi dan mendorong peningkatan profesionalisme media di Barru agar kembali menjalankan peran utamanya sebagai kontrol sosial yang berani dan independen.
